JURNAL STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BANDUNG

2024-01-31T07:05:08+00:00

Penelitian ini didasarkan masalah penelitan evaluasi implementasi kebijakan penangulangan banjir di kabupaten Bandung belum efektif. Fokus dalam penelitian ini, yaitu pada implementasi kebijakan yang dasarkan pada kriteria evaluasi legality, political acceptability dan robustness under conditions of administrative implementation, and improvability yang belum sepenuhnya efektif dalam menangulangi bencana banjir di Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif serta pengolahan data dengan metode analisis deskriptif, dengan maksud menjawab pertanyaan penelitian yakni Apa yang menyebabkan evaluasi implemetasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung belum efektif. Dengan sumber data yang diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder melalui observasi, analisis dokumentasi, wawancara mendalam dan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi melalui cek, ricek dan konfirmasi antara hasil observasi, analisis dokumentasi dengan hasil wawancara.

Hasil penelitian mangungkap bahwa evaluasi yang dilakukan oleh evaluator belum menyentuh sisi legalitas (legality) yang membahas mengenai tumpang tindih aturan dalam persepektif otonomi daerah. Dari kriteria penerimaan politis (political acceptability) belum dapat melihat bagaimana peran aktor-aktor yang terlibat dalam mengakomodir anggaran penanggulangan bencana banjir. Selanjutnya pada kriteria robustness under conditions of administrative implementation, and improvability merupakan penjabaran dari laporan kinerja tanpa mengungkap apakah hasil dan manfaat kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kawasan bencana banjir. Temuan dalam penelitian ini, yaitu keberhasilan evaluasi implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung harus didukung oleh peran masyarakat, kelembagaan, kapabilitas organisasi agar mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang mencakup akses legal dan penerimaan secara politis

EFEKTIVITAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN SUBANG DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN SUBANG

2024-01-31T07:12:50+00:00

Bencana Alam merupakan salah satu fenomena alam yang mengancam keberlangsungan hidup manusia. Dampak negatif yang ditimbulkan bisa berupa kerugian materi maupun non materi Kabupaten Subang di wilayah utara memiliki karakter wilayah yang rentan terhadap bencana alam terutama bencana alam banjir. Pemerintah Kabupaten Subang telah menginisiasi pertemuan rutin FORKOMPIMDA dalam acara coffee morning yang diselenggarakan setiap minggunya satu kali, untuk koordinasi/ komunikasi dalam merencanakan dan merealisasikan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat, Salah satu bentuk dari hasil Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Subang Adalah penanggulangan bencana di Kabupaten Subang tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah menganalisis Efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang Dalam Penanganan Banjir

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Jajaran Pimpinan Daerah dari FORKOPIMDA Kabupaten Subang, Kepala BPBD Petugas BPBD, Petugas Kesehatan, Petugas terkait dan Sukarelawan

hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya terkait dapat diketahui bahwa Efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang Dalam Penanganan Banjir dilihat dari Kejelasan tujuan, Filosofi dan sistem nilai,, Komposisi dan struktur, Teknologi organisasi dan Lingkungan organisasi, belum efektif dikarenakan dimensi teknologi organisasi, efektivitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang dalam penanggulangan Banjir belum Efektif karena walaupun didukung oleh kompetensi anggota forum namun keterbatasan alat di lapangan menyebabkan penyaluran bantuan terhadap korban bencana menjadi terhambat.

EFEKTIVITAS PELAYANAN DILUAR PENCATATAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUBANG

2024-01-31T07:18:18+00:00

Kantor Urusan Agama sebagai sebuah organisasi yang memberikan pelayanan di bidang keagamaan kepada masyarakat luas di tuntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan perkembangan yang selalu ada serta terus melakukan perubahan-perubahan. Tercapainya efektivitas organisasi ditentukan oleh kinerja pegawai dalam menjalankan tugas yang diemban. Setiap organisasi tentu berharap para pegawainya mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efektif, efisien, dan profesional. Menurut “Wahab (1999), pelayanan publik menjadi salah satu indikator penilaian kualitas administrasi pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya”.

Organisasi dituntut dapat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan sekaligus berdaya saing yang tinggi, sehingga nantinya akan menghasilkan kualitas pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat. Peneliti pada dasarnya menggunakan cara ilmiah yang berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, Sugiono (2003:11). Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai variabel. Dengan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis mengemukakan satu jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena. Dalam hal ini adalah mengenai efektivitas pelayanan diluar pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang. Fenomena-fenomena yang mendukung proses Efektivitas Pelayanan Diluar Pencatatan Nikah dengan indikator-indikator sebagai berikut: Kemampuan menyesuaikan diri, Produktivitas dan Kepuasan Kerja.

Temuan penelitian menunjukan bahwa efektivitas organisasi KUA Kecamatan Subang pada pelayanan diluar pencatatan nikah mayoritas masih rendah. Rendahnya efektivitas organisasi dilihat dari tingkat kemampuan menyesuaikan terhadap perubahan baik internal maupun eksternal organisasi. Produktivitas organisasi yang masih rendah dilihat dari kemampuan organisasi merealisasikan target pelayanan khususnya pada bidang kemasjidan, zakat, hisab rukyat dan bimbingan syariah. Demikian pila halnya mengenai kepuasan kerja yang belum optimal karna adanya keluhan terhadap system pembagian insentif yang dinilai tidak adil, merata dan kewenangan yang tidak mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN e-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

2024-01-31T07:24:43+00:00

Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan e-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan e-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya Implementasi Kebijakan e-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang, maka peneliti menggunakan pendekatan implementasi kebijakan menurut indikator yang dikemukakan oleh Richardus Eko Indrajit. Model pendekatan Implementasi ini dipandang tepat dengan permasalahan penelitian karena indikator penentu berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan e-Government dipengaruhi oleh Content Development, Competency Building, Connectivity, Cyber laws, Citizen Interfaces, dan Capital.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa, belum optimalnya Implementasi Kebijakan e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dipengaruhi oleh faktor Content Development (Pengembangan isi/ Aplikasi perangkat lunak), Competency Building (Pengadaan SDM), Connectivity (Kesediaan Infrastruktur), Cyber laws (Perangkat Hukum), Citizen Interfaces (Pengembangan berbagai kanal akses), dan Capital (Permodalan). Dimana hal ini dilihat dari : Nilai indeks evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang tidak mencapai target yaitu 2,44 dari target 3,2, kemudian keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berlatar belakang IT dan tenaga teknisi untuk mengelola administrasi dan pengelolaan informasi Digital, Insfrastruktur yang belum memadai, dan belum mapannya strategi serta kurang memadainya anggaran yang di alokasikan untuk penerapan e-Government.

Atas temuan penelitian diatas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola layanan e-Government dalam melakukan pengembangan sistem terhadap website-website harus lebih dioptimalkan lagi, pengembangan kompetensi SDM dan ketersediaan Infrastruktur penunjang diharapkan juga lebih ditingkatkan lagi dan menyangkut pola permodalan agar diusahakan ada skema lain berupa kerjasama dengan badan usaha dan atau dengan Cost Sharing. Sehingga Implementasi Kebijakan e-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dapat berjalan secara optimal.

KOORDINASI DINAS SOSIAL DENGAN INSTANSI TERKAIT DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN USIA SEKOLAH DI KABUPATEN SUBANG

2024-01-31T07:30:05+00:00

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Koordinasi Dinas Sosial dengan Instansi Terkait dalam Penanganan Anank Jalanan Usia Sekolah Dikabupaten Subang. Penelitian dan penulisan ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana Koordinasi Penanganan Anank Jalanan Usia Sekolah Dikabupaten Subang sesuai dengan faktor penting dalam koordinasi Menurut Mcfarland dalam Kaloh (2006) yaitu kewenangan dan tanggung jawab, komunikasi, kontrol, dan kepemimpinan..

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang diteliti digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah dan observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Tidak ada pilihan lain daripada menjadikan peneliti sendiri sebagai instrumen penelitian utama. Sumber data diperoleh dari informan melalui pengamatan dan wawancara secara langsung dan dokumen diperoleh dalam bentuk peraturan peraturan dan pengolahan data.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Koordinasi Penanganan Anank Jalanan Usia Sekolah Dikabupaten Subang sesuai dengan faktor penting dalam koordinasi Menurut Mcfarland dalam Kaloh (2006) yaitu kewenangan dan tanggung jawab, Saling lempar tugas dan tunjuk tanggung jawab, sehingga dalam hal ini tugas pokok dalam penanganan anak jalanan menjadi jauh dari kata harapan. komunikasi, diskusi hanya diadakan saat adanya instruksi dari pemerintah kabupaten subang terkait penertiban anak jalanan dari kota, setelahnya tidak ada komunikasi berkelanjutan, terlebih tindakan, dengan alasan kesibukan permasalahn-permasalahan lainnya. control, meski pengawasan dilakukan akan tetapi tidak ada tindakan yang dilakukan selanjutnya, sehingga sebenarnya pengawasan belum bisa benar benar dilaksanakan dengan baik. Sedangkan fungsi dari pengawasan itu sendiri adalah bila mana hasil yang seharusnya tidak teralisasi dengan baik, maka harus dilaksanakan tindakan selanjutnya yang lebih baik. dan kepemimpinan, terbaginya tugas dan tanggung jawab kepemimpinan mereka dalam menangani permasalahan penanganan anak jalanan, tumpang tindih tugas dan kewajiban terbengkalainya tugas tugas tersebut.

Sesuai dengan sesuai dengan faktor penting dalam koordinasi Menurut Mcfarland dalam Kaloh (2006) yaitu kewenangan dan tanggung jawab, komunikasi, control, dan kepemimpinan, Koordinasi Penanganan Anank Jalanan Usia Sekolah Dikabupaten Subang Belum Optimal sebagaimana dijelaskan dalam paragraph diatas.

PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN SUBANG

2024-01-31T07:34:26+00:00

Kinerja pegawai BPBD Kabupaten Subang merupakan masalah yang sangat penting untuk dikaji. Terdapat variabel yaitu budaya organisasi yang diduga mempengaruhi kinerja pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Subang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai BPBD Kabupaten Subang. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan tipe penelitian kuantitatif dengan melakukan pengamatan dengan menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data yang terkait dengan variabel penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor BPBD Kabupaten Subang yaitu sebanyak 59 yang pada Kantor BPBD Kabupaten Subang. Teknik pengambilan sampel adalah simple random sampling yaitu dengan cara acak sederhana. Dimana peneliti melakukan undian secara acak untuk memperoleh jumlah sampel sebanyak 59 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Kantor BPBD Kabupaten Subang, Hasil uji regresi linier berganda menunjukan bahwa koefisien regresi variabel inovasi dan keberanian mengambil risiko mempunyai nilai koefisien paling besar, sehingga variabel inovasi dan keberanian mengambil risiko merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja pegawai dibanding dengan variabel lain.

PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II PATIMBAN SUBANG JAWA BARAT

2024-01-31T07:40:45+00:00

Keberhasilan suatu organisasi tidak hanya semata-mata disebabkan organisasi telah memiliki anggota dengan kemampuan yang baik dan tinggi, tetapi juga dipengaruhi oleh kebutuhan dari anggota organisasi itu sendiri yang mendorongnya untuk bekerja dengan menggunakan seluruh kemampuan yang dimilikinya secara penuh. Dengan terciptnya adanya kebutuhan terseebut, maka muncul kekuatan yang mendorong anggota organisasi untuk mengerahkan segala kemampuanya bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya yang disebut dengan motivasi kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui apakah motivasi dapat mempengaruhi kinerja Pegawai Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Ii Patimban Subang Jawa Barat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan besarnya pengaruh Motivasi Kerja Pegawai adalah 65,79% artinya pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai ini menunjukan pengaruh yang positif dan signifikan. Nilai terserbut memperlihatkan bahwa faktor Motivasi Kerja yang dilakukan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban Kabupaten Subang Jawa Barat telah dijalankan dengan penuh kesungguhan. Variabel motivasi kerja ini merupakan variabel yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi pada kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban Kabupaten Subang Jawa Barat.

Secara parsial tahap-tahap motivasi kerja yang terdiri dari tahap melakukan pengukuran kinerja aktual tahap membandingkan kinerja aktual dengan standarnya serta faktor kebutuhan akan berafiliasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban Kabupaten Subang Jawa Barat. Namun hasil penelitian menunjukkan adanya variasi nilai yang tidak sama di antara faktor-faktor tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada satu faktor motivasi kerja yang menunjukkan pengaruh tidak positif terhadap kinerja pegawai yaitu faktor kebutuhan akan berafiliasi faktor ini belum memberikan makna positif bagi peningkatan kinerja pegawai, mengingat terbatasnya upaya pimpinan dalam merealisasikan tahap tersebut kepada para pegawai. Sedangkan dua faktor lainnya yaitu: faktor kebutuhan akan prestasi serta faktor kebutuhan akan kekuasaan telah menunjukkan pengaruh positif, karena kepala KSOP II Patimban telah melaksanakan tugas dengan tepat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

PENGARUH REKRUITMENT PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II PATIMBAN SUBANG JAWA BARAT

2024-01-31T07:46:22+00:00

Proses rekrutment adalah proses paling pertama bagi perusahaan untuk mendapatkan pegawai berkualitas yang dibutuhkan suatu instansi. Kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kebutuhan mutlak bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan maju di masa depan. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal yang penting dalam pencapaiaan tujuan. Umumnya pimpinan perusahaan mengharapkan kinerja yang baik dari masing- masing pegawai dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan. Penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih melalui pengujian hipotesis. Survey dilakukan dengan cara mengambil populasi, dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode explanatory survey, yaitu penelitian yang menyoroti hubungan atau pengaruh antara variabel penelitian dengan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Hasil penelitian ini merupakan data penelitian yang diolah secara faktual dari responden melalui angket penelitian sebagai sumber data yang langsung didapatkan dari anggota populasi. Berdasarkan hasil analisis statistik besamya pengaruh Rekruitmen Pegawai terhadap Kualitas Pelayananadalah 65,79%, artinya pengaruh Rekruitmen Pegawai terhadap Kualitas Pelayanan ini menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan. Nilai tersebut memperlihatkan bahwa faktor Rekruitmen Pegawai yang dilakukan oleh pimpinan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban Subang telah dijalankan dengan penuh kesungguhan.