PENGARUH PRINSIP VALUE FOR MONEY TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA SALAMDARMA KECAMATAN ANJATAN KABUPATEN INDRAMAYU
DOI:
https://doi.org/10.37950/wfaj.v4i1.1340Keywords:
Value for Money, Public Accountability, APBDesAbstract
Abstrak
Anggaran sektor publik penting karena anggaran merupakan alat pemerintah untuk mengarahkan pembangunan social ekonomi, menjalin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya, dan anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyat. Pemerintah menggunakan anggaran sebagai alat untuk merancang program kerja atau langkah-langkah yang akan dilakukan agar setiap aktivitas dapat terarah dan terkontrol dengan baik. Anggaran sektor publik menjadi kendali dan tolak ukur untuk setiap aktivitas yang dilakukan.
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, tetapi peneliti menggunakan metode survei, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi penelitian adalah sebanyak 62 orang. Dari jumlah tersebut, besar sampel yang akan dijadikan responden sebanyak 55 orang.
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa secara umum pengaruh Value for Money terhadap Akuntabilitas Publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma dinilai tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil skor indeks rata-rata tertimbang yang diperoleh oleh variabel laten value for money yaitu 4,34 sedangkan untuk variabel laten akuntabilitas publik mencapai 3,62.
Temuan analisis deskriptif Value for Money terhadap Akuntabilitas Publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma ini memberikan implikasi bahwa Value for Money perlu untuk dipertahankan, bahkan ditingkatkan pada masa-masa mendatang. Bagaimanapun, tingginya penerapan Value for Money yang ditunjukkan oleh Desa Salamdarma akan meningkatkan Akuntabilitas Publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Kata kunci: Value for Money, Akuntabilitas Publik, APBDes
Abstract
The public sector budget is important because the budget is a government tool to direct socio-economic development, establish sustainability and improve people's quality of life. The budget is needed because of the problem of limited resources, and the budget is needed to ensure that the government is accountable to the people. The government uses the budget as a tool to design work programs or steps that will be taken so that each activity can be well directed and controlled. The public sector budget becomes the control and benchmark for every activity carried out.
This research method uses quantitative research methods. The sampling technique is generally done randomly, but researchers use survey methods, data collection uses research instruments, data analysis is quantitative or statistical in nature with the aim of testing predetermined hypotheses. The research population was 62 people. From this amount, the sample size that will be used as respondents is 55 people.
The results of the descriptive analysis show that in general the influence of Value for Money on Public Accountability in the Village Revenue and Expenditure Budget in Salamdarma Village is considered high. This can be seen from the results of the weighted average index score obtained by the latent variable value for money which is 4.34 while for the latent variable of public accountability it reaches 3.62.
The findings of this descriptive analysis of Value for Money on Public Accountability in the Village Revenue and Expenditure Budget in Salamdarma Village have implications that Value for Money needs to be maintained, even increased in the future. However, the high application of Value for Money shown by Salamdarma Village will increase Public Accountability in the Village Revenue and Expenditure Budget.
Keywords: Value for Money, Public Accountability, APBDes
References
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik. PT. Gramedia Erlangga: Semarang
Fauzia, Anita. 2018. “Pengaruh Kompetensi Pengurus terhadap Kinerja Koperasi Kopkarlitan BB Padi Sukamandi”
Ghozali, Imam. 2014. Structural Equation Modeling. Universitas Diponegoro: Semarang.
Haryanto, Sahmudin, dan Arifuddin. 2017. Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama. Universitas Dipenogoro: Semarang
Haryono, Siswoyo. 2017. Metode SEM: Untuk Penelitian Manajemen Amos, Lisrel, PLS. Luxima Metro Media: Jakarta Timur
Mahsun. 2006. Pengukuran Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama. BPFE: Yogyakarta
Mahsun, Firma, dan Heribertus. 2013. Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga. BPFE: Yogyakarta
Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. ANDI: Yogyakarta.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik Edisi Keempat. ANDI: Yogyakarta
RajaGrafindo Persada: Jakarta
Meri, Afsita dan Khairani, Siti. 2012. “Analisis Value for Money dan Akuntabilitas dalam Meningkatkan Pelayanan Publik pada PDAM Tirta Musi Palembang”.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Rakhmat. 2018. Administrasi dan Akuntabilitas Publik. ANDI: Yogyakarta.
Saputra, Julius. 2015. “Pengaruh Value for Money (Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas) terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang).”
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Administrasi. ALFABETA: Bandung.
Tiwinarni. 2017. “Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Persepsi Masyarakat tentang Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) se-Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali”.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Penngelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
Widjaja, HAW. 2004. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta