The World of Public Administration Journal

IMPLEMENTASI KONSEP AGILE GOVERMENT MELALUI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KELURAHAN (PATEK) UNTUK MENINGKATKAN PUBLIC SERVICE DI

Sat, 06 Jan 2024 00:00:00 +0000

Abstrak

Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan (PATEK) di Kantor Kelurahan Pasirkareumbi Kabupaten Subang adalah derivasi kebijakan pemerintah mengenai Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan Lebih baik terhadap masyarakat. Konsep Agile Goverment yang dituangkan dalam PATEK diharapkan dapat memberikan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Namun dalam pelaksanaanya dirasa belum optimal. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi konsep agile goverment melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan untuk meningkatlkan Public Service di Kantor Kelurahan Pasirkareumbi. Meode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Kelurahan Pasirkareumbi melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan (PATEK) belum sepenuhnya melaksanakan Konsep Agile Governace terutama pada prinsi Prinsip Systematic and Adaptive approach dimana Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Pasirkareumbi belum dapat melaksanakan pelayanan secara online karena masih terbatasnya Fasilitas dan Sumber Daya Manusia.

Kata Kunci : Agile Goverment, Public Service, Pelayanan Administrasi Terpadu

Abstract

Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan (PATEK) at the Pasirkareumbi Subdistrict Office, Subang Regency is a derivation of government policy regarding Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) which is the government's effort to provide better services to the community. The concept of Agile Government as outlined in PATEK is expected to provide improved services to the community. However, in practice it is not optimal. Therefore, this research aims to see how the agile government concept is implemented through Integrated Village Administration Services to improve Public Services at the Pasirkareumbi Village Office. The research method used is descriptive qualitative research with an empirical approach. The results of the research show that the Pasirkareumbi Subdistrict Government through Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan (PATEK) has not fully implemented the Agile Governance Concept, especially on the principles of the Systematic and Adaptive approach, where the Pasirkareumbi Subdistrict Integrated Administrative Services has not been able to carry out online services due to limited facilities and human resources

Keywords : Agile Goverment, Public Service, Integrated Administrative Service

GOVERNMENT PERFORMANCE ACCOUNTABILITY (Case Study of the Ministry of Law and Human Rights Banten)

Sat, 06 Jan 2024 00:00:00 +0000

ABSTRACT

Accountability is a form of accountability of a business owner or an organization to parties who are entitled to obtain and ask for information about business activities or performance in carrying out duties to achieve certain goals. Performance Accountability is the obligation of a government agency in accounting for the success or failure of the implementation of programs and activities. Performance Accountability is intended as from stakeholders to achieve the organization's mission measurably with predetermined performance targets / targets then outlined in government agency performance reports that are prepared periodically. The research method used is a literature review which refers to scientific journal articles as the source of the data. Accountability of government performance at the regional office of the Ministry of Law and Human Rights in Banten achieved success in 2022. The success is that the percentage of achievement of the Banten Regional Office performance indicators in 2022 is 110.49%, where there are 55 performance indicators that have succeeded in even exceeding the set target and there are 2 performance indicators. Meanwhile, for the analysis of resource efficiency in terms of performance indicator achievement, the overall average achievement of 58 performance indicators of the Banten Regional Office in 2022 reached 110.49%. This shows that there is an efficient use of resources in achieving performance in 2022, namely with the realization of the budget used in the implementation of performance of 96.88% can produce performance target achievements.

Keywords : Accountability, Performance, Banten

PENGARUH IKLIM ORGANISASI TERHADAP PRODUKTIVITAS PEGAWAI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KABUPATEN SUBANG

Indah Firizqiani Anissa, Diah Andani Diah Andani, A Moeslihat Komara — Sat, 06 Jan 2024 00:00:00 +0000

Abstract

The purpose of this study was to find out how much influence organizational climate has on employee productivity at the Subang Regency Regional Revenue Agency (BAPENDA). This research method is a type of descriptive quantitative research. In its implementation using data collection techniques such as questionnaires, literature studies, and observations with a sample of 92 people to be used as respondents. The data analysis technique used is the t-test and the Product Moment Person formula with SPSS 24.

Keywords: Organizational Climate and Employee Productivity

EVALUASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A) KABUPATEN SUBANG

Dini Rizki Fitriani, Rizma Olivia — Sat, 06 Jan 2024 00:00:00 +0000

Abstrak

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang. Penelitian dan penulisan ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan Evaluasi Program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang dalam hubungannya dengan teori Brigman dan Davis (2008) dalam Firyal Akbar (2019:38) yaitu, indikator masukan (input), indikator proses (process), indikator keluaran (output) dan indikator dampak (outcome).

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alami, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif melalui pengamatan dan observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Sumber daya diperoleh dari informan melalui wawancara secara langsung dan dokumen diperoleh dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan pengelolaan data. Penentuan sampel /informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan purposive sampling yaitu sebanyak 4 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang sudah dilaksanakan sesuai dengan indikator-indikator evaluasi program, akan tetapi masih belum optimal.

Kata Kunci: Evaluasi, program, Keluarga Berencana

Abstract

The purpose of the authors of this study was to determine the Evaluation of the Family Planning Program at the Family Planning Population Control Office for Women's Empowerment and Child Protection (DP2KBP3A) Subang Regency. This research and writing discusses matters relating to the Evaluation of the Family Planning Program at the Subang Regency Family Planning Population Control Service for Women's Empowerment and Child Protection (DP2KBP3A) in relation to the theory of Brigman and Davis (2008) in Firyal Akbar (2019:38), namely , input indicators (input), process indicators (process), output indicators (output) and impact indicators (outcome).

In this study using a qualitative approach method, namely research conducted on natural object conditions, the resulting data is descriptive and data analysis is carried out inductively through observation and observation, interviews, literature studies and documentation. Resources were obtained from informants through direct interviews and documents obtained in the form of laws and regulations and data management. Determination of the sample/informant in this study was carried out using purposive sampling, namely as many as 4 people. The results showed that the implementation of the Family Planning program at the Family Planning Office for Population Control for Women's Empowerment and Child Protection (DP2KBP3A) in Subang Regency had been carried out in accordance with the program evaluation indicators, but it was still not optimal.

Keywords: Evaluation, program, Family Planning

Peran Aparat Administrasi Publik dalam Pencegahan Korupsi: Suatu Analisis Perspektif

Sutangsa Sutangsa — Sat, 06 Jan 2024 00:00:00 +0000

Abstrak:

Pencegahan korupsi merupakan tantangan kritis dalam konteks administrasi publik, dengan penekanan pada peran aparat administrasi publik yang memegang peran kunci dalam menjaga integritas dan transparansi pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif aparat administrasi publik terkait peran mereka dalam upaya pencegahan korupsi. Tinjauan literatur menyelidiki konsep pencegahan korupsi dan mendefinisikan peran khusus yang diharapkan dari aparat administrasi publik. Mengadopsi pendekatan analisis perspektif, penelitian ini memaparkan temuan dari penelitian empiris yang melibatkan responden kunci di lingkungan administrasi publik. Temuan ini menggambarkan pandangan dan sikap aparat administrasi publik terkait dengan pencegahan korupsi, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung atau penghambat peran mereka. Implikasi temuan ini membawa kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan dan praktik pencegahan korupsi di tingkat administrasi publik. Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami perspektif internal aparat administrasi publik untuk merancang strategi yang efektif dalam mendukung integritas dan akuntabilitas pemerintahan.

Kata Kunci: Korupsi, Pemerintah, Analisis, Kebijakan, Integritas, Aparat, Publik, Transparansi, Pencegahan, Etika.

Abstract

Corruption prevention is a critical challenge in the context of public administration, with an emphasis on the role of public administration officials who play a key role in maintaining the integrity and transparency of government. This research aims to analyze the perspectives of public administration officials regarding their roles in corruption prevention efforts. A literature review investigates the concept of corruption prevention and defines the specific roles expected of public administration officials. Adopting an analytical perspective approach, this research presents findings from empirical research involving key respondents in the public administration environment. These findings depict the views and attitudes of public administration officials regarding corruption prevention, identifying factors that support or hinder their roles. The implications of these findings make a significant contribution to the development of policies and practices for corruption prevention at the public administration level. This research highlights the importance of understanding the internal perspectives of public administration officials to design effective strategies in supporting the integrity and accountability of government.

Keywords: Corruption, Government, Analysis, Policy, Integrity, Officials, Public, Transparency, Prevention, Ethics."