IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI DI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH (INFORMATION SECURITY POLICY IMPLEMENTATION IN CENTRAL SULAWESI PROVINCIAL GOVERNMENT)

Abstract

Penelitian yang berjudul “ implementasi kebijakan keamanan informasi di Sulawesi Tengah†dilatarbelakangi adanya permasalahan keterlambatan informasi pada pelaksanaan implementasi kebijakan keamanan informasi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan keamanan informasi serta diketahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengelola kebijakan keamanan informasi agar dapat berjalan efektif dan untuk memperoleh suatu konsep baru bagi pengembangan ilmu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Instrument utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan menggumpulkan data, mengelola, menganalisis, menginterprestasi, dan memverifikasi setiap data menjadi sebuah informasi yang diperoleh dari penelitian. Peneliti mengamati dan menganalisis implementasi kebijakan keamanan informasi yang diselenggarakan di Provinsi Sulawesi Tengah. Data sekunder dan data primer yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris implementasi kebijakan keamanan informasi di Provinsi Sulawesi Tengah menjadi sumber data dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara secara mendalam dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa, implementasi kebijakan keamanan informasi di Provinsi Sulawesi Tengah belum optimal seperti terjadinya keterlambatan informasi, hal tersebut disebabkan adanya kepentingan yang tidak sejalan, tidak adanya manfaat yang dirasakan, derajat perubahan yang dicapai tidak sesuai harapan, letak pengambilan keputusan yang berada diposisi struktur terendah, pengetahuan pelaksana program kurang, karakteristik institusi yang tidak tegas dan rendahnya kepatuhan pelaksana. Namun, apabila kepentingan pimpinan selaras dengan kepentingan kebijakan, memahami manfaat kebijakan dan derajat perubahan yang dicapai, letak pengambilan keputusan berada diposisi yang lebih tinggi, karakteristik institusi yang tegas dan tingkat kepatuhan pelaksana yang tinggi, maka implementasi kebijakan keamanan informasi di Provinsi Sulawesi tengah akan optimal.