ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN KARTU TANI DI KECAMATAN CILAMAYA WETAN KABUPATEN KARAWANG

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN KARTU TANI DI KECAMATAN CILAMAYA WETAN KABUPATEN KARAWANG

Authors

  • Nurhasan
  • Suhaerudin
  • Budi Santoso
  • Komir Bastaman

Keywords:

implementasi kebijakan, kebijakan kartu tani

Abstract

Penelitian ini latar belakangi pelaksanaan kebijakan kartu tani yang belum
berjalan dengan baik, mulai dari tahapan penerbitan kartu, pelaksanaan sampai dengan
proses pendistribusian pupuk tersebut. Sementara dari ketersediaan pupuk dan sumber
daya penyuluh berbanding terbalik dengan ketersediaan tanah yang akan digarap oleh
petani.
Implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu
implmentasi menurut Meter dan Horn (Wahab, 2008:79) juga mengemukakan beberapa
hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu ukuran dan tujuan
kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organsiasi, karakteristik organisasi pelaksana
dan kondisi ekonomi, sosial dan politik.
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif kualitatif,
yaitu desain yang memberikan kemudahan bagi peneliti untuk merekam, memantau dan
mengikuti proses suatu peristiwa atau kegiatan dalam hal ini menganalisis Program
Nasional Pemberlakuan Kartu Tani khususnya di kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten
Karawang, dalam suatu kurun waktu tertentu dan selanjutnya diinterpretasikan untuk
menjawab masalah penelitian. Digunakannya metode penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif, dimaksudkan untuk membuat deskripsi, gambarn secara sistematis,
faktual dan akurat mengenai Analisis Kebijakan Pemberlakuan Kartu Tani di Kecamatan
Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, suatu kondisi pada masa sekarang serta hubungan
antar fenomena yang diselidiki.
Hasil penelitian menujukan bahwa kebijakan kartu tani sudah dilakukan
sosialisasi melalui UPTD Pertanian dan PPL kepada masyarakat. Tentunya proses ini
dapat meningkatkan kinerja kebijakan sehingga masyarakat dapat menerima dengan jelas
dan rinci atas kebijakan tersebut. Sosialisasi tersebut bisa dalam bentuk formal ataupun
non formal. Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang
dibutuhkan untuk implementasi suatu kebijakan penting dipenuhi, supaya ada spesialisasi
tugas, sehingga petugas fokus pada tupoksinya masing-masing dan hasil yang dicapaipun
baik, dan kegiatan atau agenda-agenda yang sudah direncanakan dapat berjalan secara
terus menerus, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai dengan baik. Dalam upaya ini
Dinas Pertanian Kabupaten Karawang melaksanakan intervensi spesifik kebijakan pusat,
yaitu upaya mencegah agar petani tidak lagi kesulitan dalam hal memenuhi kebutuhan
pupuk bersubsidi. Implementor program kartu tani di Dinas Pertanian Kabupaten
Karawang sudah bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku. Standar Operasional Prosedur
(SOP) yang terdapat di Dinas Pertanian Kabupaten Karawang berkaitan dengan SOP
manjerial, SOP perencanaan dan SOP pelaksanaan kegiatn dan SOP pelaporan.

Dukungan politik atas kebijakan ini termuat dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor
63 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kabupaten Karawang

Downloads

Published

2022-06-02