IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SIMURP KOMPONEN-B UPAYA PENINGKATAN EFISIENSI IRIGASI MELALUI PENDEKATAN MODERNISASI BERBASIS PARTISIPATIF DI KABUPATEN SUBANG (STUDI KECAMATAN BINONG)

Abstract

Masalah utama dalam penelitian ini yaitu pertama, sumber daya manusia yang masih terbatas dalam sistem irigasi pengelolaan kelompok P3A. Kedua, dukungan Anggaran Tahunan untuk kelompok P3A yang masih terbatas yang terkahir 14 kelompok
P3A belum ada yang berbadan hukum di Kabupaten Subang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III yang terdiri dari communication, resources, dispositions dan bureaucratic structure. Meode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara serta dokumentasi. Informan dalam penelitian ini merupakan informan kunci yang berkaitan dengan pelaksanaan SIMURP Komponen-B.

Hasil penelitian ditinjau dari komponen commucation msih terdapat miss communication. Juga belum adanya tindak lanjut dari sosialisasi berupa monitoring dan evaluasi. Ditinjau dari komponen resourse, masih memiliki keterbatasan sumber daya ,
khususnya sarana prasarana pendukung pelaksanaan kebijakan. Ditinjau dari komponen dispotisions, belum adanya komitmen yang kuat terkait SIMURP Komponen-B. Ditinjau dari komponen Bureaucratic structure, belum terlaksana semuanya SOP pelaksanaan SIMURP Komponen-B serta masih adanya rangkap jabatan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa proses komunikasi yang belum berjalan efektif menyebabkan adanya informasi yang bias diterima oleh masyarakat. Terkait dengan sumber daya, sumber daya manusia belum berbanding dengan luas nya areal yang
harus digarap. Sementara untuk penyediaan anggaran terlalu minim. Untuk disposisi, komitmen yang kuat belum dapat ditunjukan oleh para implementor dari kebijakan tersebut. Hal ini terlihat dari adanya komunikasi yang kurang berjalan dari pemberi informasi kepada para penerima informasi. Dari sisi ketersediaan SOP, bagian Komponen-B pada daerah kabupaten Subang sudah ada dan mencukupi. Hanya saja masih terdapat fragmentasi, dimana bagian SIMURP Komponen-B daerah Kabupaten Subang sebagian koordinator belum sinkron dengan dengan perangkat daerah lainnya terutama Dinas PUPR, BBWS, setiap dalam acara kegiatan sosialisasi kadang mangkir tidak hadir, dari situ sehingga terjadi miss communication penyampaian dari satu pihak.