IMPLEMENTASI PELAYANAN AKTA KEMATIAN DI KABUPATEN SUBANG

Abstract

Penelitian ini didasarkan pada masyarakat yang masih menggunakan surat keterangan kematian dari desa. Padahal pihak pemerintah mengeluarkan surat edaran dalam rangka meningkatkan akurasi pelayanan akta kematian bagi masyarakat. Namun hal ini belum dapat dipahami oleh semua pihak terutama masyarakat, sehingga pencatatan kependudukan masih belum mendapatkan hal yang pasti tentang jumlah kependudukan.

Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor (1) Komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. (Edward dalam Agustino 2012:149). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variable mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain.

Hasil penelitian menunjukan bahwa proses sosialisasi dalam pelaksanaan Surat Edaran Bupati Subang belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari masih banyak masyarakat yang menggunakan kartu kematian yang berasal dari desa masing-masing. Dari kualitas sumber daya manusia dapat memenuhi standar pelayanan. Namun dari segi jumlah, masih belum seimbang dengan jumlah pelayanan yang berikan kepada masyarakat. Sementara dari sarana penunjang, pihak pemerintah berupaya menyediakan ruangan yang sesuai untuk mendukung proses pelayanan. Sikap dari pihak pemerintah tetap mengupayakan dan menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Subang untuk dapat menggunakan kartu kematian yang berasal dari Dinas Pemerintah Subang. Kurangnya peninjauan dalam kegiatan sosialisasi secara langsung oleh pemerintah sehingga sosialisasi yang diharapkan belum tercapai.