IMPLEMENTASI KEBIJAKAN e-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

Abstract

Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan e-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.  Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan e-Government di    Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya Implementasi Kebijakan e-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang, maka peneliti menggunakan pendekatan implementasi kebijakan menurut indikator yang dikemukakan oleh Richardus Eko Indrajit. Model pendekatan Implementasi ini dipandang tepat dengan permasalahan penelitian karena indikator penentu berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan e-Government dipengaruhi oleh Content Development, Competency Building, Connectivity, Cyber laws, Citizen Interfaces, dan Capital.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa, belum optimalnya Implementasi Kebijakan e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dipengaruhi oleh faktor Content Development (Pengembangan isi/ Aplikasi perangkat lunak), Competency Building (Pengadaan SDM), Connectivity (Kesediaan Infrastruktur), Cyber laws (Perangkat Hukum), Citizen Interfaces (Pengembangan berbagai kanal akses), dan Capital (Permodalan). Dimana hal ini dilihat dari : Nilai indeks evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang tidak mencapai  target  yaitu  2,44  dari  target  3,2, kemudian keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berlatar belakang IT dan  tenaga  teknisi  untuk  mengelola  administrasi  dan  pengelolaan  informasi Digital, Insfrastruktur yang belum memadai, dan belum mapannya strategi serta kurang memadainya anggaran yang di alokasikan untuk penerapan e-Government.

Atas temuan penelitian diatas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola layanan e-Government dalam melakukan pengembangan sistem terhadap   website-website   harus   lebih   dioptimalkan   lagi, pengembangan kompetensi SDM dan ketersediaan Infrastruktur penunjang diharapkan juga lebih ditingkatkan lagi dan menyangkut pola permodalan agar diusahakan ada skema lain berupa kerjasama dengan badan usaha dan atau dengan Cost Sharing. Sehingga Implementasi Kebijakan e-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dapat berjalan secara optimal.