Jurnal Program Pascasarjana Universitas Subang
Evaluasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk Penanganan Kesehatan Fakir Miskin di Kabupaten Subang
Penanganan masalah kesehatan pada kelompok fakir miskin merupakan tantangan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Subang dikembangkan sebagai inovasi pelayanan sosial yang bertujuan memberikan akses layanan kesehatan yang lebih efektif dan terkoordinasi bagi masyarakat miskin. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan SLRT dalam penanganan masalah kesehatan fakir miskin di Kabupaten Subang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari pihak Dinas Sosial serta penerima manfaat. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kendala dalam implementasi SLRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SLRT telah mampu meningkatkan akses dan koordinasi layanan kesehatan bagi fakir miskin, namun masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarinstansi yang perlu diperbaiki. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi Dinas Sosial Kabupaten Subang untuk mengoptimalkan pelaksanaan SLRT demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi kelompok fakir miskin.
Copyright (c) 2025 JURNAL STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
Peran Konseling Individual oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Keberfungsian Sosial Klien: Studi di Bapas Subang
Permasalahan keberfungsian sosial klien pemasyarakatan menjadi tantangan serius dalam proses reintegrasi ke masyarakat. Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai institusi pelaksana sistem peradilan pidana memiliki peran strategis dalam memfasilitasi pemulihan fungsi sosial klien melalui berbagai pendekatan, salah satunya adalah bimbingan konseling individu oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran konseling individu yang dilakukan oleh PK dalam meningkatkan keberfungsian sosial klien di Bapas Kelas II Subang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap PK dan klien bimbingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling individu berperan signifikan dalam membangun kepercayaan diri, meningkatkan kemampuan relasional, serta mengubah pola pikir dan perilaku klien ke arah yang lebih adaptif. Strategi komunikasi empatik, pendampingan berkelanjutan, serta pendekatan berbasis kebutuhan klien menjadi kunci keberhasilan proses bimbingan. Temuan ini menguatkan pentingnya peran aktif PK dalam mendukung pemulihan sosial klien dan memberikan rekomendasi penguatan kapasitas PK serta kolaborasi lintas sektor dalam layanan pemasyarakatan.
Peran DP2KBP3A dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak: Studi Kasus Kabupaten Subang
Kebijakan perlindungan anak merupakan bagian penting dari upaya negara dalam menjamin hak-hak dasar anak, terutama di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Subang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP2KBP3A berperan sebagai pelaksana utama dalam menyusun program, melakukan sosialisasi, serta memberikan layanan pengaduan dan pendampingan terhadap kasus kekerasan pada anak. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi sejumlah hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, dan sinergi antar pemangku kepentingan untuk efektivitas pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di daerah.
Optimalisasi Pengawasan dalam Meningkatkan Efektivitas Program Sumber Daya Air: Studi Kasus Dinas PUPR Kabupaten Subang
Pengawasan memegang peranan penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program pembangunan, termasuk program sumber daya air. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengawasan terhadap efektivitas program bidang sumber daya air di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Subang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan mencakup dimensi administratif, teknis, dan partisipatif. Meskipun demikian, efektivitas program masih dipengaruhi oleh beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antarunit, dan lemahnya tindak lanjut atas temuan pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pengawasan dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas pengawas, pemanfaatan teknologi informasi, dan penguatan koordinasi lintas unit. Temuan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan kualitas pengawasan dan efektivitas program sumber daya air, serta menjadi referensi kebijakan pengawasan di Kabupaten Subang.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Irigasi: Studi Kasus Inventarisasi Daerah Irigasi Cijuhung oleh Dinas PUPR Kabupaten Subang
Pengelolaan aset irigasi yang efektif sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan sistem pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan aset irigasi, khususnya dalam kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Subang pada Daerah Irigasi (DI) Cijuhung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya pelaksanaan inventarisasi aset irigasi, kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan teknis, dan pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal masih menjadi hambatan utama. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, pengembangan sistem informasi manajemen aset irigasi, serta peningkatan koordinasi antar lembaga terkait guna mendukung pengelolaan aset yang lebih efektif dan efisien.
Transformasi Digital dalam Administrasi Publik: Tantangan dan Peluang di Era Industri 4.0 di Kabupaten Subang
Dalam era Industri 4.0, transformasi digital menjadi penting dalam meningkatkan kualitas administrasi publik. Studi ini meneliti tantangan dan peluang yang dihadapi Kabupaten Subang dalam mengadopsi transformasi digital. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, kami menganalisis proses transformasi, mengidentifikasi tantangan implementasi seperti infrastruktur TIK yang terbatas dan keterampilan SDM yang kurang, serta menggali peluang seperti peningkatan efisiensi dan partisipasi masyarakat. Hasilnya memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika transformasi digital di tingkat lokal, dengan implikasi yang relevan untuk daerah lain dalam menghadapi tantangan serupa di era digital ini.
Copyright (c) 2024 JURNAL STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
Peran Transparansi dan Akuntabilitas dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintahan di Kabupaten Subang
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Indonesia. Melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif, survei dilakukan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap tingkat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban pemerintah, masih terdapat kekurangan dalam implementasi praktik-praktik yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas. Namun, transparansi dan akuntabilitas memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan publik. Rekomendasi kebijakan termasuk peningkatan akses informasi publik, memperkuat mekanisme pengawasan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa pemerintah Kabupaten Subang perlu melakukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Studi lanjutan disarankan untuk lebih mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan publik dan dampak dari implementasi kebijakan transparansi dan akuntabilitas.
Penggunaan Big Data untuk Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik di Pemerintahan Lokal di Kabupaten Subang
Dalam era digital saat ini, data menjadi aset yang sangat berharga bagi berbagai sektor, termasuk sektor publik. Big Data, dengan volume, variasi, dan kecepatan yang tinggi, memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan Big Data dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik di Pemerintahan Kabupaten Subang. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan campuran (mixed methods) dengan metode deskriptif dan eksplanatori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Big Data memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber, yang memudahkan analisis dan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Penerapan Big Data terbukti mampu mengurangi waktu respon pelayanan, menekan biaya operasional, dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Namun, implementasi ini juga menghadapi berbagai tantangan teknis dan non-teknis. Rekomendasi kebijakan meliputi penguatan infrastruktur teknologi, pelatihan dan pengembangan SDM, pengembangan kebijakan privasi dan keamanan data, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam dan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Big Data untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
Inovasi Pelayanan Publik melalui Implementasi E-Government di Kabupaten Subang
Implementasi e-government telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di berbagai daerah. Kabupaten Subang, sebuah wilayah di Indonesia, tidak terkecuali dalam menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi inovasi dalam pelayanan publik melalui implementasi e-government di Kabupaten Subang. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, data dikumpulkan melalui survei, wawancara, dan analisis dokumen resmi pemerintah. Temuan menunjukkan bahwa implementasi e-government telah membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas layanan publik, efisiensi birokrasi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun demikian, tantangan seperti keamanan data, resistensi budaya, dan ketersediaan infrastruktur teknologi masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Berdasarkan temuan ini, rekomendasi kebijakan diberikan untuk memperkuat infrastruktur teknologi, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan mengembangkan strategi partisipatif dalam pengembangan layanan e-government di masa depan.
Analisis Kebijakan Publik dalam Penanganan Krisis Kesehatan: Studi Kasus Pandemi COVID-19 di Kabupaten Subang
Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, ekonomi, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan publik dalam penanganan krisis kesehatan di Kabupaten Subang selama pandemi COVID-19. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Subang menerapkan berbagai kebijakan, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), program vaksinasi massal, dan peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan. Meskipun kebijakan ini berhasil menurunkan laju infeksi dan meningkatkan cakupan vaksinasi, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi, dan resistensi masyarakat terhadap vaksinasi. Selain itu, distribusi layanan kesehatan yang tidak merata dan distribusi bantuan sosial yang kurang tepat sasaran juga menjadi hambatan dalam penanganan pandemi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan infrastruktur kesehatan, peningkatan edukasi dan komunikasi publik, penggunaan teknologi digital, dan peningkatan koordinasi antar lembaga sebagai langkah-langkah untuk memperbaiki penanganan krisis kesehatan di masa depan. Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, penyediaan bantuan ekonomi yang tepat sasaran, dan membangun kepercayaan publik melalui transparansi komunikasi. Penelitian ini juga memberikan saran untuk penelitian lanjutan, seperti studi komparatif dan analisis partisipasi publik, guna memperkaya pemahaman dan pengembangan kebijakan publik dalam penanganan krisis kesehatan.
PENGARUH REKRUITMENT PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II PATIMBAN SUBANG JAWA BARAT
Proses rekrutment adalah proses paling pertama bagi perusahaan untuk mendapatkan pegawai berkualitas yang dibutuhkan suatu instansi. Kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kebutuhan mutlak bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan maju di masa depan. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal yang penting dalam pencapaiaan tujuan. Umumnya pimpinan perusahaan mengharapkan kinerja yang baik dari masing- masing pegawai dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan. Penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih melalui pengujian hipotesis. Survey dilakukan dengan cara mengambil populasi, dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode explanatory survey, yaitu penelitian yang menyoroti hubungan atau pengaruh antara variabel penelitian dengan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Hasil penelitian ini merupakan data penelitian yang diolah secara faktual dari responden melalui angket penelitian sebagai sumber data yang langsung didapatkan dari anggota populasi. Berdasarkan hasil analisis statistik besamya pengaruh Rekruitmen Pegawai terhadap Kualitas Pelayananadalah 65,79%, artinya pengaruh Rekruitmen Pegawai terhadap Kualitas Pelayanan ini menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan. Nilai tersebut memperlihatkan bahwa faktor Rekruitmen Pegawai yang dilakukan oleh pimpinan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban Subang telah dijalankan dengan penuh kesungguhan.
PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II PATIMBAN SUBANG JAWA BARAT
Keberhasilan suatu organisasi tidak hanya semata-mata disebabkan organisasi telah memiliki anggota dengan kemampuan yang baik dan tinggi, tetapi juga dipengaruhi oleh kebutuhan dari anggota organisasi itu sendiri yang mendorongnya untuk bekerja dengan menggunakan seluruh kemampuan yang dimilikinya secara penuh. Dengan terciptnya adanya kebutuhan terseebut, maka muncul kekuatan yang mendorong anggota organisasi untuk mengerahkan segala kemampuanya bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya yang disebut dengan motivasi kerja. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui apakah motivasi dapat mempengaruhi kinerja Pegawai Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Ii Patimban Subang Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan besarnya pengaruh Motivasi Kerja Pegawai adalah 65,79% artinya pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai ini menunjukan pengaruh yang positif dan signifikan. Nilai terserbut memperlihatkan bahwa faktor Motivasi Kerja yang dilakukan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban Kabupaten Subang Jawa Barat telah dijalankan dengan penuh kesungguhan. Variabel motivasi kerja ini merupakan variabel yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi pada kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban Kabupaten Subang Jawa Barat. Secara parsial tahap-tahap motivasi kerja yang terdiri dari tahap melakukan pengukuran kinerja aktual tahap membandingkan kinerja aktual dengan standarnya serta faktor kebutuhan akan berafiliasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban Kabupaten Subang Jawa Barat. Namun hasil penelitian menunjukkan adanya variasi nilai yang tidak sama di antara faktor-faktor tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada satu faktor motivasi kerja yang menunjukkan pengaruh tidak positif terhadap kinerja pegawai yaitu faktor kebutuhan akan berafiliasi faktor ini belum memberikan makna positif bagi peningkatan kinerja pegawai, mengingat terbatasnya upaya pimpinan dalam merealisasikan tahap tersebut kepada para pegawai. Sedangkan dua faktor lainnya yaitu: faktor kebutuhan akan prestasi serta faktor kebutuhan akan kekuasaan telah menunjukkan pengaruh positif, karena kepala KSOP II Patimban telah melaksanakan tugas dengan tepat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN SUBANG
Kinerja pegawai BPBD Kabupaten Subang merupakan masalah yang sangat penting untuk dikaji. Terdapat variabel yaitu budaya organisasi yang diduga mempengaruhi kinerja pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Subang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai BPBD Kabupaten Subang. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan tipe penelitian kuantitatif dengan melakukan pengamatan dengan menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data yang terkait dengan variabel penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor BPBD Kabupaten Subang yaitu sebanyak 59 yang pada Kantor BPBD Kabupaten Subang. Teknik pengambilan sampel adalah simple random sampling yaitu dengan cara acak sederhana. Dimana peneliti melakukan undian secara acak untuk memperoleh jumlah sampel sebanyak 59 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Kantor BPBD Kabupaten Subang, Hasil uji regresi linier berganda menunjukan bahwa koefisien regresi variabel inovasi dan keberanian mengambil risiko mempunyai nilai koefisien paling besar, sehingga variabel inovasi dan keberanian mengambil risiko merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja pegawai dibanding dengan variabel lain.
KOORDINASI DINAS SOSIAL DENGAN INSTANSI TERKAIT DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN USIA SEKOLAH DI KABUPATEN SUBANG
Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Koordinasi Dinas Sosial dengan Instansi Terkait dalam Penanganan Anank Jalanan Usia Sekolah Dikabupaten Subang. Penelitian dan penulisan ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana Koordinasi Penanganan Anank Jalanan Usia Sekolah Dikabupaten Subang sesuai dengan faktor penting dalam koordinasi Menurut Mcfarland dalam Kaloh (2006) yaitu kewenangan dan tanggung jawab, komunikasi, kontrol, dan kepemimpinan.. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang diteliti digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah dan observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Tidak ada pilihan lain daripada menjadikan peneliti sendiri sebagai instrumen penelitian utama. Sumber data diperoleh dari informan melalui pengamatan dan wawancara secara langsung dan dokumen diperoleh dalam bentuk peraturan peraturan dan pengolahan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa Koordinasi Penanganan Anank Jalanan Usia Sekolah Dikabupaten Subang sesuai dengan faktor penting dalam koordinasi Menurut Mcfarland dalam Kaloh (2006) yaitu kewenangan dan tanggung jawab, Saling lempar tugas dan tunjuk tanggung jawab, sehingga dalam hal ini tugas pokok dalam penanganan anak jalanan menjadi jauh dari kata harapan. komunikasi, diskusi hanya diadakan saat adanya instruksi dari pemerintah kabupaten subang terkait penertiban anak jalanan dari kota, setelahnya tidak ada komunikasi berkelanjutan, terlebih tindakan, dengan alasan kesibukan permasalahn-permasalahan lainnya. control, meski pengawasan dilakukan akan tetapi tidak ada tindakan yang dilakukan selanjutnya, sehingga sebenarnya pengawasan belum bisa benar benar dilaksanakan dengan baik. Sedangkan fungsi dari pengawasan itu sendiri adalah bila mana hasil yang seharusnya tidak teralisasi dengan baik, maka harus dilaksanakan tindakan selanjutnya yang lebih baik. dan kepemimpinan, terbaginya tugas dan tanggung jawab kepemimpinan mereka dalam menangani permasalahan penanganan anak jalanan, tumpang tindih tugas dan kewajiban terbengkalainya tugas tugas tersebut. Sesuai dengan sesuai dengan faktor penting dalam koordinasi Menurut Mcfarland dalam Kaloh (2006) yaitu kewenangan dan tanggung jawab, komunikasi, control, dan kepemimpinan, Koordinasi Penanganan Anank Jalanan Usia Sekolah Dikabupaten Subang Belum Optimal sebagaimana dijelaskan dalam paragraph diatas.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN e-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan e-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan e-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya Implementasi Kebijakan e-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang, maka peneliti menggunakan pendekatan implementasi kebijakan menurut indikator yang dikemukakan oleh Richardus Eko Indrajit. Model pendekatan Implementasi ini dipandang tepat dengan permasalahan penelitian karena indikator penentu berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan e-Government dipengaruhi oleh Content Development, Competency Building, Connectivity, Cyber laws, Citizen Interfaces, dan Capital. Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa, belum optimalnya Implementasi Kebijakan e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dipengaruhi oleh faktor Content Development (Pengembangan isi/ Aplikasi perangkat lunak), Competency Building (Pengadaan SDM), Connectivity (Kesediaan Infrastruktur), Cyber laws (Perangkat Hukum), Citizen Interfaces (Pengembangan berbagai kanal akses), dan Capital (Permodalan). Dimana hal ini dilihat dari : Nilai indeks evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang tidak mencapai target yaitu 2,44 dari target 3,2, kemudian keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berlatar belakang IT dan tenaga teknisi untuk mengelola administrasi dan pengelolaan informasi Digital, Insfrastruktur yang belum memadai, dan belum mapannya strategi serta kurang memadainya anggaran yang di alokasikan untuk penerapan e-Government. Atas temuan penelitian diatas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola layanan e-Government dalam melakukan pengembangan sistem terhadap website-website harus lebih dioptimalkan lagi, pengembangan kompetensi SDM dan ketersediaan Infrastruktur penunjang diharapkan juga lebih ditingkatkan lagi dan menyangkut pola permodalan agar diusahakan ada skema lain berupa kerjasama dengan badan usaha dan atau dengan Cost Sharing. Sehingga Implementasi Kebijakan e-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dapat berjalan secara optimal.
EFEKTIVITAS PELAYANAN DILUAR PENCATATAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUBANG
Kantor Urusan Agama sebagai sebuah organisasi yang memberikan pelayanan di bidang keagamaan kepada masyarakat luas di tuntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan perkembangan yang selalu ada serta terus melakukan perubahan-perubahan. Tercapainya efektivitas organisasi ditentukan oleh kinerja pegawai dalam menjalankan tugas yang diemban. Setiap organisasi tentu berharap para pegawainya mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efektif, efisien, dan profesional. Menurut Ã¢â‚¬Å“Wahab (1999), pelayanan publik menjadi salah satu indikator penilaian kualitas administrasi pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinyaÃ¢â‚¬Â. Organisasi dituntut dapat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan sekaligus berdaya saing yang tinggi, sehingga nantinya akan menghasilkan kualitas pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat. Peneliti pada dasarnya menggunakan cara ilmiah yang berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, Sugiono (2003:11). Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai variabel. Dengan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis mengemukakan satu jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena. Dalam hal ini adalah mengenai efektivitas pelayanan diluar pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang. Fenomena-fenomena yang mendukung proses Efektivitas Pelayanan Diluar Pencatatan Nikah dengan indikator-indikator sebagai berikut: Kemampuan menyesuaikan diri, Produktivitas dan Kepuasan Kerja. Temuan penelitian menunjukan bahwa efektivitas organisasi KUA Kecamatan Subang pada pelayanan diluar pencatatan nikah mayoritas masih rendah. Rendahnya efektivitas organisasi dilihat dari tingkat kemampuan menyesuaikan terhadap perubahan baik internal maupun eksternal organisasi. Produktivitas organisasi yang masih rendah dilihat dari kemampuan organisasi merealisasikan target pelayanan khususnya pada bidang kemasjidan, zakat, hisab rukyat dan bimbingan syariah. Demikian pila halnya mengenai kepuasan kerja yang belum optimal karna adanya keluhan terhadap system pembagian insentif yang dinilai tidak adil, merata dan kewenangan yang tidak mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016
EFEKTIVITAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN SUBANG DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN SUBANG
Bencana Alam merupakan salah satu fenomena alam yang mengancam keberlangsungan hidup manusia. Dampak negatif yang ditimbulkan bisa berupa kerugian materi maupun non materi Kabupaten Subang di wilayah utara memiliki karakter wilayah yang rentan terhadap bencana alam terutama bencana alam banjir. Pemerintah Kabupaten Subang telah menginisiasi pertemuan rutin FORKOMPIMDA dalam acara coffee morning yang diselenggarakan setiap minggunya satu kali, untuk koordinasi/ komunikasi dalam merencanakan dan merealisasikan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat, Salah satu bentuk dari hasil Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Subang Adalah penanggulangan bencana di Kabupaten Subang tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah menganalisis Efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang Dalam Penanganan Banjir Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Jajaran Pimpinan Daerah dari FORKOPIMDA Kabupaten Subang, Kepala BPBD Petugas BPBD, Petugas Kesehatan, Petugas terkait dan Sukarelawan hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya terkait dapat diketahui bahwa Efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang Dalam Penanganan Banjir dilihat dari Kejelasan tujuan, Filosofi dan sistem nilai,, Komposisi dan struktur, Teknologi organisasi dan Lingkungan organisasi, belum efektif dikarenakan dimensi teknologi organisasi, efektivitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang dalam penanggulangan Banjir belum Efektif karena walaupun didukung oleh kompetensi anggota forum namun keterbatasan alat di lapangan menyebabkan penyaluran bantuan terhadap korban bencana menjadi terhambat.
EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BANDUNG
Penelitian ini didasarkan masalah penelitan evaluasi implementasi kebijakan penangulangan banjir di kabupaten Bandung belum efektif. Fokus dalam penelitian ini, yaitu pada implementasi kebijakan yang dasarkan pada kriteria evaluasi legality, political acceptability dan robustness under conditions of administrative implementation, and improvability yang belum sepenuhnya efektif dalam menangulangi bencana banjir di Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif serta pengolahan data dengan metode analisis deskriptif, dengan maksud menjawab pertanyaan penelitian yakni Apa yang menyebabkan evaluasi implemetasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung belum efektif. Dengan sumber data yang diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder melalui observasi, analisis dokumentasi, wawancara mendalam dan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi melalui cek, ricek dan konfirmasi antara hasil observasi, analisis dokumentasi dengan hasil wawancara. Hasil penelitian mangungkap bahwa evaluasi yang dilakukan oleh evaluator belum menyentuh sisi legalitas (legality) yang membahas mengenai tumpang tindih aturan dalam persepektif otonomi daerah. Dari kriteria penerimaan politis (political acceptability) belum dapat melihat bagaimana peran aktor-aktor yang terlibat dalam mengakomodir anggaran penanggulangan bencana banjir. Selanjutnya pada kriteria robustness under conditions of administrative implementation, and improvability merupakan penjabaran dari laporan kinerja tanpa mengungkap apakah hasil dan manfaat kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kawasan bencana banjir. Temuan dalam penelitian ini, yaitu keberhasilan evaluasi implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung harus didukung oleh peran masyarakat, kelembagaan, kapabilitas organisasi agar mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang mencakup akses legal dan penerimaan secara politis
Faktor-faktor Determinan Kebijakan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Subang 2017-2022
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur faktor-faktor penentu kebijakan pengendalian penduduk di Kabupaten Subang, yaitu Angka Kelahiran, Angka Kematian, Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar. Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah peningkatan Laju Pertumbuhan Penduduk yang dinamis dan relatif tinggi, sementara kondisi fisik wilayah konstan secara absolut dan lingkungan sosial-ekonomi sangat dinamis. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data runtut waktu periode 1997-2022. Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda yang menghasilkan persamaan simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor alamiah dalam meningkatkan Laju Pertumbuhan Penduduk pengaruhnya kecil, sementara faktor non-alamiah berupa Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar penruhnya cukup tinggi.
Copyright (c) 2022 JURNAL STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
KINERJA PENGELOLA KEPEGAWAIAN DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
Studi ini meneliti tentang kinerja pengelola kepegawaian di Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana kinerja yang dilaksanakan oleh jabatan pengelola kepegawaian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara secara mendalam dengan sejumlah informan, dan studi dokumen. Untuk menjawab permasalahan yang ada, penelitian ini menggunakan konsep dari Robbins (2006:260) yang mengemukakan bahwa indicator kinerja individu yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian dan komitmen kerja. Pendekatan ini langsung menunjukkan setting dan individu-individu dalam setting itu secara keseluruhan subyek penyelidikan, baik berupa organisasi ataupun individu, tidak dipersempit menjadi variabel yang terpisah malainkan dipandang sebagai bagian dari suatu keseluruhan. Melalui pendekatan ini pun saya dapat melakukan strategi yang melakukan penekanan pada pencarian makna, pengertian, konsep, karateristik, gejala, symbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas kerja diukur dari persepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan pegawai. Apa yang sudah di rincikan dalam dokumen analisis jabatan berupa informasi jabatan adalah dokumen pertama yang dapat menjadi panduan pengelola karena memuat 17 informasi tentang hal-hal yang terkait dengan jabatan pengelola kepegawaian diantaranya uraian tugas, kedudukan, bahan kerja, alat kerja, hasil kerja, tanggung jawab, wewenang dan beberapa informasi lainnya. Selanjutnya ada dokumen standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur yang dapat menjadi panduan atas apa saja yang harus pengelola kerjakan. Beberapa dokumen ini seharusnya cukup memberikan gambaran mengenai detail pekerjaan yang harus dilakukan oleh pengelola kepegawaian. Namun berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti, pekerjaan yang dilakukan hanya 7 (tujuh) pekerjaan yang merupakan tugas-tugas rutin saja. Selain itu panduan regulasi yang digunakan dalam pengelolaan belum cukup lengkap dan representatif untuk memandu seluruh layanan yang akan digunakan oleh pengelola kepegawaian. Hasil wawancara dengan perwakilan bidang di BKPSDM menyebutkan bahwa ada sejumlah kekeliruan berulang. Kekeliruan ini tidak hanya masalah teknis kerja seperti pengolahan data dan ketelitian data, namun juga keterlambatan dan kekurangan berkas. Keterlambatan bukan saja faktor dari pengelola kepegawaian, namun juga dari pegawai sendiri. Belum ada time schedule yang dibuat untuk membuat daftar layanan menjadi lebih tertib dan terarah. Untuk hal-hal teknis seperti pengolahan data dan ketelitian data, meskipun hal-hal yang dimaksud adalah kekeliruan teknis dan tidak begitu signifikan, namun kekeliruan-keleliruan ini harus segera dilakukan perbaikan agar pemanfaatan waktu kerja menjadi lebih efektif.
IMPLEMENTASI PELAYANAN AKTA KEMATIAN DI KABUPATEN SUBANG
Penelitian ini didasarkan pada masyarakat yang masih menggunakan surat keterangan kematian dari desa. Padahal pihak pemerintah mengeluarkan surat edaran dalam rangka meningkatkan akurasi pelayanan akta kematian bagi masyarakat. Namun hal ini belum dapat dipahami oleh semua pihak terutama masyarakat, sehingga pencatatan kependudukan masih belum mendapatkan hal yang pasti tentang jumlah kependudukan. Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor (1) Komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. (Edward dalam Agustino 2012:149). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variable mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses sosialisasi dalam pelaksanaan Surat Edaran Bupati Subang belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari masih banyak masyarakat yang menggunakan kartu kematian yang berasal dari desa masing-masing. Dari kualitas sumber daya manusia dapat memenuhi standar pelayanan. Namun dari segi jumlah, masih belum seimbang dengan jumlah pelayanan yang berikan kepada masyarakat. Sementara dari sarana penunjang, pihak pemerintah berupaya menyediakan ruangan yang sesuai untuk mendukung proses pelayanan. Sikap dari pihak pemerintah tetap mengupayakan dan menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Subang untuk dapat menggunakan kartu kematian yang berasal dari Dinas Pemerintah Subang. Kurangnya peninjauan dalam kegiatan sosialisasi secara langsung oleh pemerintah sehingga sosialisasi yang diharapkan belum tercapai.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-SAMSAT DI KANTOR SAMSAT HAURGEULIS
E-Samsat Jabar merupakan salah satu layanan Samsat dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK tahunan secara elektronik, pembayaran pajaknya melalui ATM Bank. Layanan e-Samsat Jabar ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan tingkat pendapatan di sektor pajak kendaraan bermotor.Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan e-Samsat di Kantor Samsat Haurgeulis. Penelitian ini berdasarkan teori pendapat Van Metter dan Van Horn yang mengatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaan kebijakan dapat dianalisis melalui beberapa aspek yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/ kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah masih belum optimal kebijakan e-Samsat dilihat dari segi aspek komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, yang menjadi masalah yang menghambatnya adalah masih kurang sosialisasi yang lebih menyeluruh dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, karena E-Samsat masih dianggap kurang memudahkan terwajib wajib pajak. Tidak semua masyarakat memahani prosedur pembayaran melalui e-Samsat dan kurangnya koordinasi antara pihak bank dengan wajib pajak. Solusi dalam menangani permasalahan tersebut adalah meningkatkan sosialisasi dengan lebih optimal, melakukan kerjasama dengan berbagai media termasuk media untuk menyebarluaskan informasi kebijakan e-Samsat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI GURU DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN SISWA SMPT DIPONOGORO SUBANG
Penelitian ini didasarkan pada fenomena pengelolaan guru yang belum efektif, antara lain yang menonjol adalah dalam hal perencanaan, penempatan guru, dan peningkatan kesejahteraan guru. Dalam kegiatan perencanaan, belum dibuat perencanaan penerimaan dan seleksi, perencanaan induksi, perencanaan kompensasi, perencanaan penilaian, perencanaan pengembangan. Dalam kegiatan penempatan guru yang diluar bidang studi keahliannya, pengembangan guru dan kurang mengacu pada peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan beberapa teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Alasan penggunaan pendekatan kualitatif adalah karena pengamatan ini dilakukan terhadap perilaku manusia yang berinteraksi dalam proses pengelolaan admnistrasi guru, mulai dari pelaksanaan fungsi perencanaan sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Dengan pendekatan ini pula penulis/peneliti bertindak sebagai instrumen utama penelitian dan terlibat dalam proses pengelolaan, sehingga memperoleh data dan informasi yang diperlukan dari sumber utama, baik dari bagian kepegawaian beserta instansi terkait sebagai pengelola maupun dari pada guru sebagai pegawai yang dikelola. Hasil penelitian menunjukan bahwa profil tenaga guru di SMPT Diponegoro belum menggambarkan keadaan yang kondusif bagi peningkatan mutu pendidikan. Sedangkan pelaksanaan pengelolaan guru di SMPT Diponegoro belum sepenuhnya memenuhi kriteria efektivitas fungsi-fungsi pengelolaan guru.
IMPLEMENTASI BSPS (BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA) DI KECAMATAN CIKAUM KABUPATEN SUBANG
Penelitian ini didasarkan pada program revitalisasi rumah yang tidak layak huni melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dari sisi lain, angka kekurangan rumah yang mencapai 13.5jt sebanyak 3.4 juta merupakan rumah tidak layak huni sementra kebutuhanan rumah baru di Indonesia mencapai 800 ribu unit rumah per tahun. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka peneliti menggunakan konsep yang dijelaskan oleh Purwanto (2012: 72). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Arikunto (2005: 234) menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupkan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyar nomor 6/Permen/M/2006 tentang Pembangunan/Perbaikan Perumahan Swadaya Melalui Kridit/Pembiayaan Mikro dengan Dukungan Fasilitas Subsidi. Dalam pelaksanaannya pelaksanaan program tersebut terus mengalami perbaikan, untuk memperbaiki pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya tersebut pada tahun 2013 diterbitkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 tahun 2013 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa visinya adalah pemerintah memberikan bantuan stimulant berupa bahan material kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk membantu meningkatkan kualitas rumah dari Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH). Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kualitas rumahnya secara berkelompok sehingga lebih layah huni. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan stimulan untuk mendorong gotong royong warga agar saling membantu satu- sama lainnya dalam peningkatan rumah.
EFEKTIVITAS PENERAPAN ABSENSI FINGER PRINT (siJawara) PADA PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT
Efektivitas penerapan Absensi pegawai yang dijalankan di Sekretariat Daerah Kabupaten Subang masih menggunakan Sidik jari yang di pasang depan pintu kantor. Inovasi dan pembaharuan pada sistem diharapkan dapat mempermudah dan mengurangi kemungkinan kecurangan demi meningkatkan pengawasan dan pembinaan para pegawai. Sehingga diperlukan sistem Absensi elektronik yang dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Salah satu cara untuk mengurangi kemungkinan kecurangan yaitu dengan menerapkan Absensi dari Aplikasi sijawara dengan menggunakan sidik jari pada handphone android setiap pegawai. Sistem presensi sidik jari dengan menggunakan sebuah Aplikasi fingerprint yaitu apliaksi yang telah di install yang dapat merekam sidik jari seseorang di handphone android masing-masing pegawai, dengan demikian hal ini dapat menghindari terjadinya korupsi waktu yang sering dilakukan dengan cara Ã¢â‚¬Å“menitipÃ¢â‚¬Â absen kepada orang lain dan dengan alat ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dalam bekerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Subang. Penelitian ini bertujuan melihat seberapa efektif penerapan aplikasi si jawara terhadap kehadiran serta kinerja para pegawai yang dapat menjadi alat bantu rekapitulasi kehadiran pegawai. Penelitian ini menghasilkan. Maka setiap pegawai tanpa kecuali, tidak diperkenankan memperbaiki absensi kecuali dapat dibuktikan dengan surat tugas yang ditandatangani langsung oleh pimpinan.
IMPLEMENTASI PROGRAM SEMBAKO MELALUI E-WARONG DI KECAMATAN SUBANG KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021
Penelitian ini dilatar belakangi dari masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap mekanisme dan tujuan program sembako, salah satunya kurangnya sosialiasi dari pelaksana kebijakan terhadap para KPM. Ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial, berdasarkan pengamatan awal di lapangan masih ada penerima program sembako yang memiliki kondisi ekonomi sangat baik, padahal banyak warga lainnya yang lebih layak menjadi penerima program sembako. Dalam hal proses penggesekan kartu atau transaski, ketika mesin EDC (Electronic Data Capture) di e-warong mengalami gangguan pada saat transaksi, diakibatkan blank spot karena factor cuaca. Keberhasilan implementasi menurut Grindle dalam Subarsono (2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada aspek isi kebijakan (content of policy), implementasi kebijakan program sembako melalui e-warong di Kecamatan Subang sudah sesuai dengan yang diharapkan, tetapi pada aspek lingkungan kebijakan (context of implementation), yaitu pada komponen tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana belum efektif dilakukan, karena para pelaksana program seperti kepala lingkungan, TKS Kecamatan, Operator SIK-NG desa/kelurahan, dan pemilik e-warong program sembako masih menjalankan program tidak sesuai dengan pedum program sembako.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN SUBANG
Penelitian ini didasarkan pada kurangnya sosialiasi kepada para Camat tentang pelaksanaan kebijakan ini, itu masih terlihat dari salah satu contoh pelayanan pengurusan administrasi kependudukan (KTP) dan akte kelahiran masih belum bisa dilayani oleh Camat, karena masih harus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Belum siapnya SDM di kecamatan dalam mengelola pelaporan 12 urusan yang dilimpahkan kepada Camat, dan masih kurangnya sarana prasarana untuk pelaksanaan kebijakan salah satunya adalah pelayanan publik yang ada di kecamatan. Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian yaitu Edwards III dalam Subarsono (2010: 99) terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam mengumpulkan data penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan karena perumusan gejala-gejala, informasi-informasi atau keterangan-keterangan mengenai Implementasi Kebijakan Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Subang dilakukan melalui kajian atau telaah terhadap situasi dan kondisi serta sistem gagasan para pelaku yang terlibat di dalamnya. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini bahwa implementasi kebijakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Subang belum berjalan dengan efektif, ini disebabkan masih ada kewenangan yang belum dapat dilaksanakan oleh Camat. Karena Bupati sebagai pemegang kewenangan belum memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan karena tidak ada kejelasan mengenai teknis pelaksanaan serta adanya kewenangan yang belum dilimpahkan secara langsung kepada Camat. Belum efektifnya implementasi kebijakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Subang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor komunikasi, Peraturan Bupati Kabupaten Subang tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum sepenuhnya dikomunikasikan secara baik kepada Camat maupun instansi terkait. Faktor sumber daya, dimana Camat belum didukung dengan aparatur yang memadai, sumber pendanaan yang sesuai, sarana dan prasarana yang lengkap, serta informasi dan kewenangan yang jelas. Faktor disposisi, masih terdapat beberapa kewenangan yang sudah dilimpahkan oleh Bupati tetapi masih tetap belum diberikan sepenuhnya kepada Camat, dan Faktor struktur birokrasi, belum terdapat mekanisme koordinasi dan SOP (Standart Operational Procedure).
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SIMURP KOMPONEN-B UPAYA PENINGKATAN EFISIENSI IRIGASI MELALUI PENDEKATAN MODERNISASI BERBASIS PARTISIPATIF DI KABUPATEN SUBANG (STUDI KECAMATAN BINONG)
Masalah utama dalam penelitian ini yaitu pertama, sumber daya manusia yang masih terbatas dalam sistem irigasi pengelolaan kelompok P3A. Kedua, dukungan Anggaran Tahunan untuk kelompok P3A yang masih terbatas yang terkahir 14 kelompok P3A belum ada yang berbadan hukum di Kabupaten Subang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III yang terdiri dari communication, resources, dispositions dan bureaucratic structure. Meode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara serta dokumentasi. Informan dalam penelitian ini merupakan informan kunci yang berkaitan dengan pelaksanaan SIMURP Komponen-B. Hasil penelitian ditinjau dari komponen commucation msih terdapat miss communication. Juga belum adanya tindak lanjut dari sosialisasi berupa monitoring dan evaluasi. Ditinjau dari komponen resourse, masih memiliki keterbatasan sumber daya , khususnya sarana prasarana pendukung pelaksanaan kebijakan. Ditinjau dari komponen dispotisions, belum adanya komitmen yang kuat terkait SIMURP Komponen-B. Ditinjau dari komponen Bureaucratic structure, belum terlaksana semuanya SOP pelaksanaan SIMURP Komponen-B serta masih adanya rangkap jabatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses komunikasi yang belum berjalan efektif menyebabkan adanya informasi yang bias diterima oleh masyarakat. Terkait dengan sumber daya, sumber daya manusia belum berbanding dengan luas nya areal yang harus digarap. Sementara untuk penyediaan anggaran terlalu minim. Untuk disposisi, komitmen yang kuat belum dapat ditunjukan oleh para implementor dari kebijakan tersebut. Hal ini terlihat dari adanya komunikasi yang kurang berjalan dari pemberi informasi kepada para penerima informasi. Dari sisi ketersediaan SOP, bagian Komponen-B pada daerah kabupaten Subang sudah ada dan mencukupi. Hanya saja masih terdapat fragmentasi, dimana bagian SIMURP Komponen-B daerah Kabupaten Subang sebagian koordinator belum sinkron dengan dengan perangkat daerah lainnya terutama Dinas PUPR, BBWS, setiap dalam acara kegiatan sosialisasi kadang mangkir tidak hadir, dari situ sehingga terjadi miss communication penyampaian dari satu pihak.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PENYULUH KELUARGA BERENCANA DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A) KABUPATEN SUBANG
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kinerja penyuluh keluarga berencana Kabupaten Subang masih belum optimal karena ada beberapa penyuluh yang menangani beberapa wilayah sekaligus dan hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya tenaga fungsional penyuluh keluarga berencana. Sementara faktor-faktor yang disinyalir mempengaruhi kinerja pegawai yaitu kedisiplinan, faktor lingkungan kerja, koordinasi dan kesejahteraan. Desain penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif korelasional dengan rancangan penelitian cross-sectional. Penelitian deskiripsi korelasional adalah desain penelitian yang digunakan untuk menjelaskan hubungan, memperkirakan dan menguji suatu teori yang ada antara 2 variabel. Faktor kedisiplinan kurang dominan mempengaruhi kinerja penyuluh. Padahal kedisiplinan merupakan ketaatan, kerajinan, ketekunan, dan komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga keberadaan disiplin merupakan unsur utama dalam pelayanan yang akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Faktor lingkungan kerja cukup dominan dalam mempengaruhi suatu kinerja pada (DP2KBP3A) Kabupaten Subang. Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan kinerja dan tentunya akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai. Faktor koordinasi cukup dominan dalam mempengaruhi suatu kinerja pada Penyuluh (DP2KBP3A) Kabupaten Subang. Koordinasi mampu mengarahkan pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik dan tepat. Koordinasi menekankan usaha manjerial untuk mencapai konstribusi maksimal dari semua usaha dalam segala aneka ragam hubungannya Faktor kesejahteraan sangat dominan dalam mempengaruhi suatu kinerja pada Penyuluh (DP2KBP3A) Kabupaten Subang. Kesejahteraan pegawai adalah keseluruhan penghasilan atau kompensasi yang diterima oleh seorang pegawai yang masih ada kaitannya dengan jabatan atau profesinya sebagai pegawai seperti gaji pokok, tunjangan, insentif, honor-honor, uang cuti, kendaraan dinas, rumah dinas, jaminan perawatan kesehatan dan sebagainya yang diperkirakan akan berdampak pada tingkat kesejahteraan pegawai Dengan menggunakan metode analisis faktor, dari 37 variabel diperoleh 18 variabel dan terbentuk 3 faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai pada penyuluh keluarga berencana di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang. Empat faktor yang berpengaruh paling dominan terhadap kinerja pegawai, faktor-faktor tersebut yaitu faktor kedisplinan, faktor lingkungan kerja, faktor koordinasi dan faktor kesejahteraan
EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN OBAT OLEH UPTD FARMASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG
Penelitian ini dilatar belakangi dari proses pendistribusi Obat Oleh UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang yang kurang efektif. Hal ini terlihat dari banyaknya stock obat yang berada di bagian Farmasi. Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam Pendistribusian Obat Oleh UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Subang selama ini belum mencukupi terutama untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian. Sementrara respon pelaksana terhadap pelaksanaan pendistribusian obat yaitu kesadaran pelaksana, petunjuk pelaksana untuk merespons pekerjaan ke arah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana harus memahami maksud dan sasaran dari pelaksanaan pendistribusian obat, namun sering kali menghadapi kendala dalam pelaksanaannya secara tepat karena pelaksana menolak tujuan yang ada di dalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari pelaksanaan tugas tersebut. Dari sisi sarana dan prasarana, kondisi ruang pelayanannya bersih, nyaman dan memberikan kesan yang aman. Sedangkan ketersediaan fasilitas pendukung seperti ruang tunggu, TV, AC, tempat ibadah dan tempat parkir sudah ada dan memadai. Semangat kerjasama para petugas UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang baik itu antara pimpinan serta para petugas sudah dikatakan baik karena mereka menjunjung rasa kekeluargaan tanpa harus menimbulkan sifat yang monoton terhadap para petugas pendistribusian obat namun tidak menutup kemungkinan rasa loyalitas kelompok kerja yang ditanamkan dan diapresiasikan maupun yang diberikan kepada pada petugas pendistribusian obat akan searah dengan semangat kerja sama tersebut Efektivitas pendistribusian obat oleh UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dilihat dari Efisiensi, Daya Tanggap Petugas, Sarana dan Prasarana, Semangat Kerjasama dan Loyalitas Kelompok, Hubungan antara Pimpinan dan Bawahan sudah berjalan cukup efektif.