Praktek Rent Seeking (Pemburu Rente): Praktek Politik Dan Bisnis Di Kalangan Birokrasi (Rent Seeking Practice: Political And Business Practices In The Bureaucracy)

Authors

  • Dini Rizki Fitriani

DOI:

https://doi.org/10.37950/wfaj.v3i2.1196

Keywords:

Rent Seeking, Bisnis, Pengusaha, Birokrat, Politisi.

Abstract

Abstrak

 

Dalam sejarah politik di Indonesia, terlihat  bahwa akar korupsi terdapat dalam praktik  pemburuan rente (Rent Seeking)  yang sudah ada sejak zaman pra kemerdekaan. Para birokrat dan penguasa politik secara sistematis menggunakan kekuasaannya untuk berbisnis dengan cara “mempengaruhi”  setiap  pengambilan keputusan dalam  berbagai kebijakan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui praktek Rent Seeking di Indonesia. Kemudian untuk mengetahui hubungan antara rent seeker, para birokrat dan politisi dalam praktek rent seeking serta penyebab munculnya praktek rent seeking dalam perspektif administrasi publik dan ekonomi politik. Metode yang digunakan adalah menggunakan pendekatan administrasi publik dan ekonomi politik secara kualititatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktek rent seeking terjadi dengan tujuan untuk memelihara dukungan dari para pendukung politiknya. Dalam mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, elit birokrasi maupun politisi seringkali mendapat sokongan dana dari para pengusaha, sehingga seringkali banyak terjadi kasus-kasus kolusi, korupsi dan nepotisme di berbagai media yang dilakukan para elit politik dan birokrat. Sebagai balas budi, elit politik dan pejabat birokrasi melancarkan kepentingan para pengusaha dalam mencapai tujuan ekonomi/bisnisnya. Melalui praktek rent seeking ini menunjukkan ‘kerjasama’ elit birokrasi, politisi dan pengusaha (sebagai sumber dana) sebagai jalinan klientelistik yang mencerminkan pencapaian kepentingan elite birokrasi, politisi dan pengusaha diatas kepentingan publik.

 

Kata Kunci: Rent Seeking, Bisnis, Pengusaha, Birokrat, Politisi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract

 

 

In the history of politics in Indonesia, it can be seen that the root of corruption lies in the practice of rent seeking which has existed since pre-independence times. Bureaucrats and political rulers systematically use their power to do business by "influence" every decision making in various policies. The purpose of this paper is to find out the practice of rent seeking in Indonesia. Then to find out the relationship between rent seekers, bureaucrats and politicians in the practice of rent seeking and the causes of the emergence of rent seeking practices in the perspective of public administration and political economy. The method used is a qualitative approach to public administration and political economy. The results of the study show that the practice of rent seeking occurs with the aim of maintaining support from political supporters. In gaining and maintaining power, the bureaucratic elite and politicians often receive financial support from businessmen, so that there are often cases of collusion, corruption and nepotism in various media carried out by political elites and bureaucrats. In return, political elites and bureaucratic officials promote the interests of entrepreneurs in achieving their economic/business goals. Through this practice of rent seeking, it shows the 'cooperation' of the bureaucratic elite, politicians and businessmen (as a source of funds) as a clientelistic relationship that reflects the achievement of the interests of the bureaucratic elite, politicians and businessmen above the public interest.

 

Keywords: Rent Seeking, Business, Entrepreneur, Bureaucrat, Politician.

References

Arifin, B. dan D.J. Rachbini. 2001. Ekonomi Politik & Kebijakan Publik. Jakarta: Pustaka Grasindo

Bates, R. 1981. Market and Place in Tropical Africa. Berkeley, CA: University of California Press.

Berger, Peter. 1986. The Capitalist Revolution

Boeke, J.H. 1953. Economics and Economic Policy of Dual Societies as Exemplified by Indonesia. Haarlem: Tjeenk Willink

Didik J, Rachbini. 2006. “Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik”. Bogor: Ghalia Indonesia, Maret 2006

Grindle, M. 1989. The New Political Economy : Positives Economics and Negatives Politics, Working Paper, Country Economic Department, The World Bank. e-ISSN : 2528 - 2069

Ikhsan, M. 2000. “Reformasi Institusi dan Pembangunan Ekonomi” Jakarta: Jurnal Demokrasi dan HAM, September-November 2000, 1(2)

Mitchell, William. 1968. “”The New Political Economy”. Sosial Research, 35, No. 1 (Spring 1968)

Muhammad, Drs. 2018. “Birokrasi (Kajian Konsep, Teori Menuju Good Governance)”. Lhokseumawe: Unimal Press: Oktober 2018

Nisnaken, W.A. 1971. Bureaucracy and Representative Giovernment. Chicago: Aldine:Infobank

North, D. 1990. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. New York: Cambridge University Press.

Rachbini. 1994. “Politik Deregulasi & Agenda Kebijakan Ekonomi”. Jakarta

Rahmawati, Desi. Flawe Democracy In The Rent Seekers’Hands

Staniland, Martin. 1985. What is Political Economy: Study of Sociaal Theory and Underdevelopment. New Heaven: Yale University Press.

Yahya, Muhaimin. 1991. Bisnis dan Politik : Kebijaksanaan Ekonomi dan Politik Indonesia 1950-1980. Jakarta: LP3ES

Downloads

Published

2021-12-31

Issue

Section

Articles