Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Di Kabupaten Subang

Abstract

Abstrak

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan perizinan berusaha berbasis resiko (OSS-RBA) baik itu bersifat pribadi atau organisasi. Data menunjukkan bahwa terjadi permasalahan yang signifikan dilihat dari masih benyaknya pengusaha yang ada di Kabupaten Subang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam perizinan berbasis resiko (OSS-RBA), hal ini terjadi dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas mengenai perizinan berbasis resiko (OSS-RBA) ini. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Implementasi Kebijakan Pemerintah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang. Adapun informan adalah Kepala DPMPTSP, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan dan masyarakat. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang belum optimal hal ini dikarenakan factor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2016:142-149) mengenai Standar/Ukuran dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Badan Pelaksana, Karakteristik Badan Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, dan Kecenderungan Pelaksana belum sepenuhnya optimal dijalankan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, DPMPTSP, OSS-RBA

Abstract

The Subang Regency Investment and One-Stop Integrated Service Agency (DPMPTSP) has responsibility in managing risk-based business licensing (OSS-RBA) whether it is personal or organizational. Data shows that there is a significant problem judging from the fact that entrepreneurs in Subang Regency do not have a Business Identification Number (NIB) in risk-based licensing (OSS-RBA), this happens due to the lack of socialization from the Dinas regarding risk-based licensing (OSS-RBA) The research conducted is descriptive, namely to obtain objective data in order to know and understand the Implementation of Government Policies Related to Risk-Based Business Licensing (OSS-RBA) at the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Subang Regency. The informants are the Head of DPMPTSP, the Head of Licensing and Non-Licensing and the community. Based on research, it is known that the Implementation of Government Policies Related to Risk-Based Business Licensing (OSS-RBA) in the Subang Regency Investment and One-Stop Integrated Services Service (DPMPTSP) has not been optimal, this is due to factors affecting Policy Implementation according to Van Meter and Van Horn in Winarno (2016: 142-149) regarding Policy Standards / Sizes and Targets, Resources, Communication Between Implementing Agencies,  Characteristics of the Implementing Agency, Economic, Social and Political Environment, and Implementing Tendencies have not been fully implemented

Keywords: Policy Implementation, DPMPTSP, OSS-RBA