Penerapan Prinsip Good Governance dalam Kebijakan Publik di Indonesia (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Subang)
DOI:
https://doi.org/10.37950/wpaj.v5i1.1654Keywords:
Implementasi Kebijakan, Good Governance, Kabupaten SubangAbstract
Abstrak
Good Governance adalah suatu konsep yang mencakup berbagai komponen, termasuk etika, prosedur, dan kebijakan publik, yang mengatur interaksi antara pemerintah, warga negara, dan usaha swasta untuk mencapai tujuan bersama. Penerapan prinsip-prinsip Good Governance di Indonesia, terutama di daerah, telah menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip Good Governance di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang, Jawa Barat, melalui kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang telah mengikuti prinsip-prinsip Good Governance dengan melaksanakan kebijakan publik yang berlandaskan pada keadilan, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kesetaraan. Namun, masih ada beberapa hambatan yang menghalangi penerapan prinsip Good Governance secara optimal. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah lain yang ingin mengimplementasikan prinsip Good Governance dalam kebijakan publik.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Good Governance, Kabupaten Subang
Abstract
Good Governance is a concept that includes various components, including ethics, procedures, and public policies, which regulate interactions between government, citizens, and private businesses to achieve common goals. The application of the principles of good governance in Indonesia, especially in the regions, has become a hot topic of discussion. This case study aims to analyze the implementation of the principles of good governance in the Regional Government (Pemda) of Subang Regency, West Java, through public policy. The method used is qualitative by using in-depth interviews, observation, and document analysis. The results of this study indicate that the Regional Government (Pemda) of Subang Regency has followed the principles of good governance by implementing public policies based on fairness, accountability, transparency, participation and equality. However, there are still several obstacles that hinder the optimal application of the principles of Good Governance. The results of this study can be used as material for consideration for other local governments who wish to implement the principles of good governance in public policy.
Keywords: Policy Implementation, Good Governance, Subang Regency
References
“e-Government”, R. M. (2019-2023). e-Government. Subang: Road Map Pengembangan Layanan “e-Government”.
Kajian Reformulasi Dimensi Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. (2020). Jakarta Pusat: LAN RI, Makrti Bhakti Nagara.
Kebijakan Lingkungan Hidup Dalam Konteks Good Governance. (2017). Jurnal Ilmiah ìDUNIA HUKUMî VOL.13 NO.1 OKTOBER , 107.
Lembaga Administrasi Negara Republik Indoneisa. (2023, Februari 1). Retrieved from Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara: https://lan.go.id/?page_id=3329
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance. (2021). Jurnal Administrasi Publik, 102.
Sikap Terhadap Undang-undang. (2018, Mei 18). Retrieved from Sikap Terhadap Undang-undang: https://wikidpr.org/anggota/5403631742b53eac2f8ef7e3
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif,. Alfabet, Bandung.
Tahir, A. (2018). Kebijakan Publik Dan Good Governancy. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.