Sinergi Kebijakan Publik dan Manajemen Pelayanan dalam Meningkatkan Kualitas Pencatatan Nikah di KUA Kabupaten Merauke
DOI:
https://doi.org/10.37950/wpaj.v7i2.2439Abstract
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergi antara kebijakan publik dan manajemen pelayanan dalam meningkatkan kualitas pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Merauke. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, penelitian ini melibatkan kepala KUA, petugas pencatatan nikah, staf administrasi, tokoh masyarakat adat, serta pasangan yang menerima layanan sebagai informan utama. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terkait regulasi, prosedur, dan praktik pelayanan. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi faktor pendukung, penghambat, dan mekanisme sinergi antara kebijakan publik dan manajemen pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi regulasi nasional, seperti UU Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama terkait pencatatan pernikahan, dapat berjalan efektif apabila diterjemahkan ke dalam praktik pelayanan yang adaptif terhadap kondisi geografis, sosial, dan budaya masyarakat Merauke. Faktor pendukung meliputi digitalisasi administrasi, pelatihan SDM, koordinasi internal, serta keterlibatan tokoh masyarakat adat, sementara faktor penghambat utama adalah keterbatasan infrastruktur, jarak antar wilayah, dan perbedaan persepsi budaya. Penelitian ini menghasilkan model sinergi kebijakan publik manajemen pelayanan yang dapat dijadikan referensi untuk pengembangan kebijakan nasional dan peningkatan mutu pelayanan di daerah terpencil.
Kata Kunci: Kebijakan Publik; Manajemen Pelayanan; Pencatatan Nikah; KUA Merauke; Sinergi Kebijakan
Abstract
This study aims to analyze the synergy between public policy and service management in improving the quality of marriage registration at the Merauke Regency Religious Affairs Office (KUA). Using a qualitative approach and a case study design, this study involved the head of the KUA, marriage registration officers, administrative staff, indigenous community leaders, and couples receiving services as key informants. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation related to regulations, procedures, and service practices. Data analysis was conducted thematically to identify supporting factors, obstacles, and mechanisms for synergy between public policy and service management. The results indicate that the implementation of national regulations, such as the Marriage Law and the Minister of Religious Affairs Regulation concerning marriage registration, can be effective if translated into service practices that adapt to the geographical, social, and cultural conditions of the Merauke community. Supporting factors include administrative digitization, human resource training, internal coordination, and the involvement of indigenous community leaders. While the main inhibiting factors are limited infrastructure, distance between regions, and differences in cultural perceptions. This study produces a synergy model for public policy and service management that can serve as a reference for developing national policies and improving service quality in remote areas.
Keywords: Public Policy; Service Management; Marriage Registration; Merauke Office of Religious Affairs; Policy Synergy
References
Addawiyah, A., Febriani, L., & Fadillah, N. (2025). Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif: Tinjauan Teoritis dan Empiris. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, 4(1), 27–35.
Akbar, M. S. A., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Peran Manajemen Pelayanan Publik dalam Mewujudkan Pelayanan yang Efektif dan Efisien. Jurnal PKM Manajemen Bisnis, 5(1), 305–312.
Bonai, I., & Lambelanova, R. (2023). Peran Kebijakan Publik Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya. Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics, 9(2), 50–58.
Effendi, W. R., Nurhayati, N., Harun, A., Hasibuan, R. P., Sutarto, D., & Nurfatihah, F. (2025). Isu Dualisme Pemerintahan Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam, dalam Manajemen Tata Kelola dan Aspek Kebijakan Publik Kelembagaan. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 7(1), 285–306.
Khairani, K., Harahap, T., Fajri, K., & Sabuki, R. (2025). Implementasi Pelayanan Publik Administrasi Perkawinan di KUA Kecamatan Medan Tembung: Tantangan dan Solusi. Innovative: Journal Of Social Science Research, 5(3), 7179–7187.
Maarif, I. (2024). Optimalisasi Penerapan Sanksi Administratif Melalui Pendekatan Partisipatif dan Kolaboratif. Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives, 1(1), 59–69.
Martina, A., Kristiana, T., & Lion, E. (2025). Kualitas Pelayanan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dalam Upaya Meningkatkan Akseptor Keluarga Berencana Baru di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lamandau. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7(4), 2938–2961.
Mas’adi, D. R. A. (2026). Kompleksitas Regulasi Administrasi Keimigrasian dan Dampaknya terhadap Layanan Publik. GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi, 6(1), 30–46.
Maulana, F., Pratidina, G., Apriliyani, N. V., & Munjin, R. A. (2024). Implementasi Program Revitalisasi KUA dalam Pelayanan Pencatatan Nikah. Karimah Tauhid, 3(7), 7325–7333.
Mozin, S. Y., Abdullah, S., & Sawali, N. (2025). Pemanfaatan Teknologi Cerdas Untuk Pelayanan Publik: Study Tentang e-Government Dan Smart City Berbasis ICT Big Data Dan AI. JPS: Journal of Publicness Studies, 2(2), 117–130.
Paba, A., Sam, M., & Nilwana, A. (2024). Analisis Efektivitas Pembangunan Fisik Terhadap Perekonomian Lokal: Studi Kasus Desa Tana Toro, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (JEMSI), 6(2).
Pitoewas, B., Halim, A., Muttaqina, M. S., Zeriana, E., Ferdiansyah, F., Paramita, R. D., Wulandari, R., Permana, B., & Assyifa, R. (2025). Analisis Pengaruh Kebijakan Birokrasi Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik Di Lampung. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882, 2(2), 1277–1283.
Ridwan, S. (2025). Pernikahan tanpa Pencatatan: Kegagalan Negara dalam Melindungi Hak Sipil Perempuan dan Anak. JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA, 4(1), 77–96.
Rizky, A. M., Pratiwi, M. P., Chairunnisa, A., Aiko, I. A., & Ariesmansyah, A. (2025). E-Goverment: Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Publik di Indonesia. Innovative: Journal Of Social Science Research, 5(1), 2070–2089.
Safitri, A., & Hadi, A. (2025). Rancang Bangun Aplikasi Pelayanan Surat Digital Berbasis Website di Kantor Wali Nagari Tanjung Betung Utara. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 2(03), 1970–1984.
Sawir, M., Aljurida, A. M. A., & Susilawaty, S. (2025). Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran Daerah. Journal of Public Policy, 1(1), 1–16.
Setiawati, E., Fitriana, H. F., & Maliki, B. I. (2023). A literature approach: dynamics of strategic management in increasing the effectiveness of public service. Cendekia:Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, 17(2), 338–350.
Situmorang, D. F. B., Aznur, J., Agung, M., Andriandi, M., Karo, B. D. K., & DM, H. M. Y. (2025). Pengaruh Budaya Lokal terhadap Implementasi Hukum Perkawinan di Indonesia. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 8(3), 2982–2988.
Sulaiman, M. (2025). Legalisasi Perkawinan Tidak Tercatat: Kebijakan Nikah Siri dan Normalisasi Isbat Nikah di Aceh. JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA, 4(1), 233–264.
Tuakra, Y. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelayanan Publik: Studi Kementerian Agama Di Kabupaten Asmat. Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara, 1(1), 64–72.
Wulandari, S. (2023). Penguatan reformasi birokrasi di Indonesia menuju era Society 5.0. Jurnal Public Relations (J-PR), 4(2), 51–61.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Nur Iswanda, Syahruddin Syahruddin, Samel W Ririhena
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
