Komunikasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Studi Kasus Implementasi Retribusi Pelayanan Persampahan di Kabupaten Bandung
DOI:
https://doi.org/10.37950/wpaj.v7i2.2536Abstract
Abstract
Waste management is a major challenge in urban areas in Indonesia, including Bandung Regency. Waste management is a shared responsibility of all levels of society and the local government. Waste management services are a regional government responsibility, and their implementation requires costs and budgets, not all of which can be funded by the local government. Public contributions are essential to financing waste management through the payment of waste service fees. This study aims to analyze how policy communication between local governments and the public influences the successful implementation of waste service fees. Using a sociology of communication approach and qualitative analysis methods, this article examines the role of communication in mediating the interests of the state and citizens. The study's results indicate that participatory, adaptive, and education-based communication is key to building legitimacy and citizen compliance with waste levy policies.
Keywords: policy communication, garbage collection fees
Abstrak
Pengelolaan sampah menjadi tantangan besar di wilayah urban Indonesia, termasuk Kabupaten Bandung. Masalah persampahan menjadi tanggung jawab bersama dari seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Daerah. Pelayanan persampahan merupakan tugas Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya dan anggaran yang tidak semua pembiayaannya dapat didanai oleh Pemerintah Daerah. Kontribusi masyarakat diperlukan dalam pembiayaan pengelolaan sampah ini melalui pembayaran retribusi pelayanan persampahan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana komunikasi kebijakan antara pemerintah daerah dan masyarakat mempengaruhi keberhasilan implementasi retribusi pelayanan persampahan. Menggunakan pendekatan sosiologi komunikasi dan metode analisis kualitatif terhadap dokumen Background Study Peraturan Bupati No. 288 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, artikel ini mengkaji peran komunikasi dalam memediasi kepentingan negara dan warga. Hasil kajian menunjukkan bahwa komunikasi yang bersifat partisipatif, adaptif, dan berbasis edukasi menjadi kunci dalam membangun legitimasi dan kepatuhan warga terhadap kebijakan retribusi sampah.
Kata Kunci: komunikasi kebijakan, retribusi sampah
References
Dunn, W. N. (2017). Public Policy Analysis An Integrated Approach (6th Editio). Routledge. https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315181226
Habermas, J. (1991). Communicative Action, Essays on Jurgen Habermas’s The Theory of Communicative Action (H. J. Honneth, Axel (ed.); First MIT). The MIT Press.
Karman, Karman (2015). Konstruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran (Sebuah Telaah Teoretis terhadap Konstruksi Realitas Peter L. Berger). In Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Vol. 5). https://jkd.komdigi.go.id/index.php/jppki/article/view/600/381
Laporan Background Study IDSRF-DLH Kabupaten Bandung (2025).
Peraturan Bupati Nomor 288 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
Perda Kab Bandung No 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Soleh Hadisutisna, Nantia Rena Dewi Munggaran, Akhmad Basuni
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
