The World of Public Administration Journal
The World of Public Administration Journal (WPAJ) is a scientific journal which publishes original articles on the most recent knowledge, researches, or applied researches and other development in the fields of Governance, Pubic Policy, Political Institutions, Local Government, Collaborative Governance, Social Participation and Empowerment, Social Development and Welfare, Ecology Public Administration, Politics and Government Administration, Public Goods and Leadership. Since 2019 the journal has been published regularly twice a year ( June and December). WPAJ invites all the participants to publish their research. Collaboration With Â Journal Indexed Â
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang
Tinjauan Literatur: Peran Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk/Jasa Dalam Meningkatkan Loyalitas Peserta BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan
Abstrak Kualitas pelayanan dan kualitas produk/jasa merupakan dua komponen fundamental yang memengaruhi tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan dalam berbagai sektor layanan publik, termasuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Di tingkat fasilitas kesehatan, khususnya klinik kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan dan mutu layanan medis menjadi faktor krusial dalam memastikan pengalaman positif peserta. Artikel ini bertujuan untuk meninjau secara komprehensif literatur terbaru (2019–2024) mengenai peran kualitas pelayanan dan kualitas produk/jasa dalam meningkatkan loyalitas peserta BPJS Kesehatan dengan kepuasan peserta sebagai variabel mediasi. Metode yang digunakan adalah systematic literature review dengan pendekatan PRISMA, melibatkan 30–50 artikel ilmiah yang disaring berdasarkan kriteria inklusi–eksklusi yang relevan. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang mencakup keandalan, keamanan, kecepatan, jaminan, empati, serta kualitas produk/jasa kesehatan seperti ketersediaan fasilitas, kompetensi tenaga medis, dan ketepatan prosedur layanan, memiliki pengaruh kuat terhadap kepuasan dan loyalitas peserta. Kepuasan terbukti bertindak sebagai mediator signifikan yang menghubungkan kualitas layanan dengan loyalitas. Temuan ini memiliki implikasi praktis penting bagi klinik kesehatan dalam meningkatkan kualitas layanan berbasis evidence. Di akhir artikel, disusun rekomendasi strategis untuk meningkatkan loyalitas peserta BPJS Kesehatan melalui penguatan kualitas layanan secara menyeluruh. Kata Kunci: kualitas pelayanan, kualitas produk/jasa, kepuasan peserta, loyalitas, BPJS Kesehatan, klinik kesehatan. Abstract Service quality and product/service quality are two fundamental components that influence customer satisfaction and loyalty in various public service sectors, including the National Health Insurance (JKN) program administered by BPJS Kesehatan. At the healthcare facility level, particularly in health clinics, improving service quality and medical care are crucial factors in ensuring a positive participant experience. This article aims to comprehensively review the latest literature (2019–2024) on the role of service quality and product/service quality in increasing BPJS Kesehatan participant loyalty, with participant satisfaction as a mediating variable. The method used was a systematic literature review with the PRISMA approach, involving 30–50 scientific articles screened based on relevant inclusion–exclusion criteria. The review results indicate that service quality, including reliability, safety, speed, assurance, empathy, and the quality of health products/services such as the availability of facilities, the competence of medical personnel, and the accuracy of service procedures, have a strong influence on participant satisfaction and loyalty. Satisfaction was shown to act as a significant mediator linking service quality with loyalty. These findings have important practical implications for health clinics in improving the quality of evidence-based services. At the end of the article, strategic recommendations are formulated to increase the loyalty of BPJS Kesehatan participants by strengthening the overall quality of services. Keywords: service quality, product/service quality, participant satisfaction, loyalty, BPJS Health, health clinic
Copyright (c) 2026 Charles Andrianto, Hilmiana Hilmiana, Sulaeman Rahman Nidar https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Inovasi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih ditemukannya hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan, seperti keterlambatan penyelesaian dokumen, keterbatasan integrasi layanan antar instansi, serta belum optimalnya penyampaian informasi kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori difusi inovasi Rogers yang mencakup lima karakteristik inovasi, yaitu keunggulan relatif, kesesuaian, kerumitan, dapat diuji coba, dan dapat diamati. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pejabat struktural, operator pelaksana, serta masyarakat pengguna layanan MPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi MPP di Kabupaten Subang telah berjalan cukup baik, terutama dalam aspek integrasi layanan dan kemudahan akses, namun belum sepenuhnya optimal. Beberapa indikator inovasi belum terpenuhi secara konsisten, khususnya terkait efisiensi waktu pelayanan, kejelasan alur layanan, serta pemanfaatan teknologi dan sumber daya manusia. Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi berkala, penguatan koordinasi antar instansi, serta peningkatan kapasitas aparatur guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas inovasi pelayanan publik berbasis MPP. Kata kunci: Innovation, Public Service Mall, Public Service, DPMPTSP, Service Effectiveness.
Copyright (c) 2026 Iwan Setiawan Rachmat, Hani Ruchendi, Didi Rosidi, Regina Aprilia https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Implementasi Program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS) di Kabupaten Subang
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS) di Kabupaten Subang. Program YESS merupakan program strategis pemerintah yang dirancang untuk mendorong regenerasi petani muda dan pengembangan kewirausahaan di sektor pertanian. Namun, dalam pelaksanaannya program ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis implementasi program menggunakan model implementasi kebijakan Jones (1996) yang meliputi tiga dimensi utama, yaitu organisasi, pemahaman, dan penerapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program YESS di Kabupaten Subang belum optimal. Pada dimensi organisasi, ditemukan permasalahan pada struktur organisasi dan keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tingginya tingkat pengunduran diri fasilitator. Pada dimensi pemahaman, program telah disosialisasikan dengan cukup baik kepada pelaksana dan peserta. Namun, pada dimensi penerapan, tingkat partisipasi peserta masih rendah dan capaian target penerima manfaat belum sesuai dengan perencanaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan organisasi, peningkatan komitmen fasilitator, serta strategi penerapan program yang lebih adaptif agar tujuan regenerasi petani muda dapat tercapai secara optimal. Katakunci: implementasi kebijakan, program YESS, petani muda, kewirausahaan pertanian, Kabupaten Subang. Abstract This study aims to analyze the implementation of the Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS) Program in Subang Regency. The YESS Program is a strategic government initiative designed to encourage the regeneration of young farmers and promote entrepreneurship in the agricultural sector. However, its implementation has not yet achieved optimal results. This study employs a qualitative descriptive approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The analysis is based on Jones’ (1996) policy implementation model, which consists of three dimensions: organization, interpretation, and application. The findings indicate that the implementation of the YESS Program in Subang Regency remains suboptimal. Organizational challenges include inadequate organizational structure and limited human resources, particularly the high resignation rate among facilitators. In terms of interpretation, the program has been sufficiently communicated to both implementers and participants. However, in the application dimension, participant involvement remains low and the achievement of beneficiary targets falls short of expectations. Therefore, strengthening organizational capacity, improving facilitator commitment, and enhancing program application strategies are essential to achieve effective young farmer regeneration. Keywords: policy implementation, YESS program, young farmers, agricultural entrepreneurship, Subang Regency.
Copyright (c) 2026 Nuraida Nuraida, Ahmad Sobari, Tony Pathony, Qonita Azmiana Somantri https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Model Teoritis Kepercayaan, Persepsi Risiko, dan Kapabilitas Digital Terhadap Adopsi Asuransi Mikro UMKM di Jawa Barat: Sebuah Kajian Literatur Sistematis
Abstrak Artikel ini mengembangkan model teoritis yang menganalisis hubungan antara kepercayaan, persepsi risiko, dan kapabilitas digital dalam adopsi asuransi mikro oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Barat. Berdasarkan kajian literatur sistematis yang merujuk pada 60 artikel terindeks Scopus periode 2014–2025, serta sumber nasional dan internasional lainnya. Faktor-faktor tersebut dieksplorasi untuk mengidentifikasi pengaruhnya terhadap keputusan adopsi. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan PRISMA, yang mencakup penyaringan dari 2.341 artikel awal menjadi 60 artikel final. Hasil menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap penyedia asuransi dan teknologi digital menjadi pendorong utama, sementara persepsi risiko tinggi—termasuk ketidakpastian klaim dan ketidaksesuaian produk—menghambat adopsi. Kapabilitas digital UMKM, seperti akses internet dan literasi teknologi, berperan krusial dalam meningkatkan aksesibilitas produk asuransi mikro, meskipun dibatasi oleh infrastruktur di Jawa Barat. Kajian ini juga mengintegrasikan perspektif ketahanan UMKM, di mana microinsurance berkontribusi pada stabilisasi arus kas dan pemulihan pascabencana, dengan bukti bahwa microinsurance dapat mengurangi kerugian pascabencana hingga 40% di negara berkembang. Rekomendasi mencakup peningkatan literasi finansial-digital, desain produk adaptif, dan kolaborasi dengan modal sosial untuk mendukung inklusi keuangan. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi kebijakan di Jawa Barat guna memperkuat ketahanan ekonomi UMKM pasca-pandemi COVID-19. Kata Kunci: Kepercayaan, Persepsi Risiko, Kapabilitas Digital, Asuransi Mikro, UMKM, Ketahanan Bisnis Abstract This article develops a theoretical model that analyzes the relationship between trust, risk perception, and digital capabilities in the adoption of microinsurance by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in West Java. Based on a systematic literature review referring to 60 Scopus-indexed articles from 2014 to 2025, as well as other national and international sources. These factors are explored to identify their influence on adoption decisions. The method used is a Systematic Literature Review (SLR) with a PRISMA approach, which includes screening 2,341 initial articles down to 60 final articles. The results show that trust in insurance providers and digital technology are the main drivers, while high risk perceptions—including claim uncertainty and product mismatch—hinder adoption. The digital capabilities of MSMEs, such as internet access and technological literacy, play a crucial role in increasing the accessibility of microinsurance products, although they are limited by infrastructure in West Java. This study also integrates the perspective of SME resilience, where microinsurance contributes to cash flow stabilization and post-disaster recovery, with evidence that microinsurance can reduce post-disaster losses by up to 40% in developing countries. Recommendations include improving digital financial literacy, adaptive product design, and collaboration with social capital to support financial inclusion. This study contributes to policy-making in West Java to strengthen the economic resilience of MSMEs after the COVID-19 pandemic. Keywords: Trust, Risk Perception, Digital Capability, Microinsurance, MSMEs, Business Resilience
Copyright (c) 2026 Rachmad Hidayat, Sulaeman Rahman Nidar https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Model Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Ekosistem Pelabuhan Patimban Di Kabupaten Subang
Abstract The Patimban Port in Subang Regency is a national strategic project that plays a crucial role in supporting logistics development and industrialization within the Rebana Region. However, the complexity of actors and overlapping cross-sectoral authorities requires a collaborative governance approach in managing the port ecosystem. This study aims to analyze the dynamics of collaborative governance in the management and development of the Patimban Port ecosystem and to formulate a collaboration model that aligns with the characteristics of multi-level governance in the region. The research employs a qualitative approach with a case study design through in-depth interviews, field observations, and document analysis of national and regional policies. Thematic analysis was conducted with reference to the collaborative governance model proposed by Ansell and Gash. The findings indicate that inter-agency collaboration has not functioned effectively due to unequal starting conditions between the central and local governments, fragmented institutional design, limited facilitative leadership capacity at the local level, and dialogic processes that are more informative than deliberative. Power asymmetries, the absence of formal collaborative platforms, and low participation from coastal communities further exacerbate the gap between national policy directions and local needs. Based on these findings, this study develops the Patimban Collaborative Governance Model, emphasizing three main pillars: establishing cross-actor collaboration platforms, strengthening facilitative leadership of local governments, and creating structured participatory mechanisms for affected communities. This study contributes to the development of collaborative governance concepts in the context of strategic infrastructure and provides practical recommendations for national, provincial, and Subang Regency governments in building a more inclusive, adaptive, and sustainable port governance system. Keywords: Collaborative Governance Abstrak Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang merupakan proyek strategis nasional yang berperan penting dalam pengembangan logistik dan industrialisasi Kawasan Rebana. Namun, kompleksitas aktor dan tumpang tindih kewenangan lintas sektor membuat pengelolaan ekosistem pelabuhan memerlukan pendekatan tata kelola yang kolaboratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika collaborative governance dalam pengelolaan dan pengembangan ekosistem Pelabuhan Patimban serta merumuskan model kolaborasi yang sesuai dengan karakter tata kelola multi-level di wilayah tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap kebijakan pusat dan daerah. Analisis dilakukan secara tematik dengan merujuk pada model collaborative governance Ansell dan Gash. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antarlembaga belum berjalan efektif karena adanya ketidakseimbangan starting conditions antara pemerintah pusat dan daerah, desain kelembagaan yang terfragmentasi, terbatasnya kapasitas kepemimpinan fasilitatif di tingkat daerah, serta proses dialog yang lebih bersifat informatif daripada deliberatif. Ketimpangan kewenangan, minimnya platform kolaborasi formal, dan rendahnya partisipasi masyarakat pesisir memperkuat gap antara arah kebijakan pusat dan kebutuhan lokal. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengembangkan Model Collaborative Governance Patimban yang menekankan tiga pilar utama: pembentukan platform kolaborasi lintas aktor, penguatan kepemimpinan fasilitatif pemerintah daerah, dan mekanisme partisipatif terstruktur untuk masyarakat terdampak. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan konsep collaborative governance dalam konteks infrastruktur strategis serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten Subang dalam membangun tata kelola pelabuhan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Katakunci: Collaborative Governance
Copyright (c) 2026 Diah Andani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Komunikasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Studi Kasus Implementasi Retribusi Pelayanan Persampahan di Kabupaten Bandung
Abstract Waste management is a major challenge in urban areas in Indonesia, including Bandung Regency. Waste management is a shared responsibility of all levels of society and the local government. Waste management services are a regional government responsibility, and their implementation requires costs and budgets, not all of which can be funded by the local government. Public contributions are essential to financing waste management through the payment of waste service fees. This study aims to analyze how policy communication between local governments and the public influences the successful implementation of waste service fees. Using a sociology of communication approach and qualitative analysis methods, this article examines the role of communication in mediating the interests of the state and citizens. The study's results indicate that participatory, adaptive, and education-based communication is key to building legitimacy and citizen compliance with waste levy policies. Keywords: policy communication, garbage collection fees Abstrak Pengelolaan sampah menjadi tantangan besar di wilayah urban Indonesia, termasuk Kabupaten Bandung. Masalah persampahan menjadi tanggung jawab bersama dari seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Daerah. Pelayanan persampahan merupakan tugas Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya dan anggaran yang tidak semua pembiayaannya dapat didanai oleh Pemerintah Daerah. Kontribusi masyarakat diperlukan dalam pembiayaan pengelolaan sampah ini melalui pembayaran retribusi pelayanan persampahan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana komunikasi kebijakan antara pemerintah daerah dan masyarakat mempengaruhi keberhasilan implementasi retribusi pelayanan persampahan. Menggunakan pendekatan sosiologi komunikasi dan metode analisis kualitatif terhadap dokumen Background Study Peraturan Bupati No. 288 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, artikel ini mengkaji peran komunikasi dalam memediasi kepentingan negara dan warga. Hasil kajian menunjukkan bahwa komunikasi yang bersifat partisipatif, adaptif, dan berbasis edukasi menjadi kunci dalam membangun legitimasi dan kepatuhan warga terhadap kebijakan retribusi sampah. Kata Kunci: komunikasi kebijakan, retribusi sampah
Copyright (c) 2026 Soleh Hadisutisna, Nantia Rena Dewi Munggaran, Akhmad Basuni https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Konstruksi Masalah dan Kesenjangan Implementasi Kebijakan Pangan: Studi Kasus Beras Oplosan di Indonesia
Abstract The phenomenon of adulterated rice, uncovered through investigations by the Ministry of Agriculture and mass media, reveals a crisis in Indonesia’s food distribution and regulatory systems. This study aims to examine how the issue of rice adulteration is constructed as a public problem and to identify gaps in the implementation of national food policy. Using a qualitative approach and media content analysis, the article finds that weak quality control, ambiguous labeling standards, and poor law enforcement have enabled irresponsible economic actors to dominate the market. These findings reflect a failure in food distribution governance and the absence of state accountability in ensuring food justice. The article recommends reforming food labeling systems, strengthening the capacity of regulatory institutions, and involving civil society in distribution oversight. Keywords: Adulterated Rice, Food Policy, Policy Sociology, Problem Construction, Distribution Inequality, Governance Abstrak Fenomena beras oplosan yang terungkap melalui investigasi Kementerian Pertanian dan media massa memperlihatkan realitas krisis dalam sistem distribusi dan pengawasan pangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kasus beras oplosan dikonstruksi sebagai masalah publik serta mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi kebijakan pangan nasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis konten media, artikel ini mengungkap bahwa lemahnya pengawasan mutu, ketidakjelasan standar pelabelan, dan lemahnya penegakan hukum telah menciptakan ruang dominasi pasar oleh aktor-aktor ekonomi yang tidak bertanggung jawab. Temuan ini merefleksikan kegagalan tata kelola distribusi pangan dan ketidakhadiran negara dalam menjamin keadilan pangan. Artikel ini menyarankan perlunya reformasi sistem pelabelan pangan, penguatan kapasitas institusi pengawas, serta pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan distribusi. Kata kunci: Beras Oplosan, Kebijakan Pangan, Sosiologi Kebijakan, Konstruksi Masalah, Ketimpangan Distribusi, Governance
Copyright (c) 2026 Silahudin Silahudin, Akhmad Basuni, Soleh Soleh https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kebijakan Informasi Pasar Kerja di Kabupaten Subang
Abstract Job market information (IPK) is one of the needs of the community, especially the workforce, in obtaining job opportunities. Public accessibility to this information is crucial, and the government plays a key role in facilitating this policy. This research focuses on the social and economic conditions of the community, which are crucial elements in supporting the implementation of labor market information policies. The results indicate that labor market information has not been able to reduce the unemployment rate in Subang Regency, as evidenced by the highly fluctuating unemployment figures. The government is working to provide the Subang Job Center platform, hoping to increase community participation in the workforce, although this information requires specific education and skills. The government acts as a facilitator between the community and the business world, ensuring the clarity of the information provided. Consistency of information provided by implementers to the public is also key to the success of labor market information policies. Educational support can also influence the types of job openings available. However, the relatively high poverty rate is also an equally important factor in labor force participation in Subang Regency. Keywords: policy implementation, labor job market information Abstrak Informasi pasar kerja (IPK) merupakan salah satu kebutuhan dari masyarakat terutama angkatan kerja dalam memperoleh kesempatan kerja. Tentunya aksesibilitas masyarakat terhadap informasi tersebut menjadi hal penting dan pemerintah menjadi salah fasilitator dalam kebijakan tersebut. Penelitian ini berfokus pada kondisi sosial, ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung terwujudnya kebijakan informasi pasar kerja. Hasil penelitian menunjukan bahwa informasi pasar kerja belum dapat menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Subang, terlihat dari jumlah pengangguran yang sangat fluktuatif. Pemerintah berupaya dengan menyediakan flatform Subang Job center diharapkan partisipasi masyarakat dalam angkatan kerja semakin meningkat, walaupun informasi tersebut mempunyai kriteria pendidikan dan keahlian tertentu. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator antara masyarakat dengan dunia usaha, sehingga pemerintah juga memastikan informasi yang disampaikan benar-benar jelas. Konsistensi informasi yang disampaikan oleh pelaksana kepada masyarakat juga menjadi kunci dalam keberhasilan kebijakan informasi pasar kerja. Daya dukung tingkat pendidikan juga dapat menjangkau jenis lowongan pekerjaan yang dapat disediakan. Namun tingkat kemiskinan yang cukup tinggi juga menjadi salah satu faktor yang tidak kalah pentingnya dalam partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Subang Kata Kunci: implementasi kebijakan, informasi pasar kerja
Copyright (c) 2026 Zaenal Hirawan, Dini Rizki Fitriani, Hera Haniati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Sinergi Kebijakan Publik dan Manajemen Pelayanan dalam Meningkatkan Kualitas Pencatatan Nikah di KUA Kabupaten Merauke
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergi antara kebijakan publik dan manajemen pelayanan dalam meningkatkan kualitas pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Merauke. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, penelitian ini melibatkan kepala KUA, petugas pencatatan nikah, staf administrasi, tokoh masyarakat adat, serta pasangan yang menerima layanan sebagai informan utama. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terkait regulasi, prosedur, dan praktik pelayanan. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi faktor pendukung, penghambat, dan mekanisme sinergi antara kebijakan publik dan manajemen pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi regulasi nasional, seperti UU Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama terkait pencatatan pernikahan, dapat berjalan efektif apabila diterjemahkan ke dalam praktik pelayanan yang adaptif terhadap kondisi geografis, sosial, dan budaya masyarakat Merauke. Faktor pendukung meliputi digitalisasi administrasi, pelatihan SDM, koordinasi internal, serta keterlibatan tokoh masyarakat adat, sementara faktor penghambat utama adalah keterbatasan infrastruktur, jarak antar wilayah, dan perbedaan persepsi budaya. Penelitian ini menghasilkan model sinergi kebijakan publik manajemen pelayanan yang dapat dijadikan referensi untuk pengembangan kebijakan nasional dan peningkatan mutu pelayanan di daerah terpencil. Kata Kunci: Kebijakan Publik; Manajemen Pelayanan; Pencatatan Nikah; KUA Merauke; Sinergi Kebijakan Abstract This study aims to analyze the synergy between public policy and service management in improving the quality of marriage registration at the Merauke Regency Religious Affairs Office (KUA). Using a qualitative approach and a case study design, this study involved the head of the KUA, marriage registration officers, administrative staff, indigenous community leaders, and couples receiving services as key informants. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation related to regulations, procedures, and service practices. Data analysis was conducted thematically to identify supporting factors, obstacles, and mechanisms for synergy between public policy and service management. The results indicate that the implementation of national regulations, such as the Marriage Law and the Minister of Religious Affairs Regulation concerning marriage registration, can be effective if translated into service practices that adapt to the geographical, social, and cultural conditions of the Merauke community. Supporting factors include administrative digitization, human resource training, internal coordination, and the involvement of indigenous community leaders. While the main inhibiting factors are limited infrastructure, distance between regions, and differences in cultural perceptions. This study produces a synergy model for public policy and service management that can serve as a reference for developing national policies and improving service quality in remote areas. Keywords: Public Policy; Service Management; Marriage Registration; Merauke Office of Religious Affairs; Policy Synergy
Copyright (c) 2026 Nur Iswanda, Syahruddin Syahruddin, Samel W Ririhena https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Inovasi Kebijakan Publik dalam Pengendalian Karhutla di Papua Selatan: Sinergi Pemerintah, Komunitas Adat, dan Teknologi
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model kebijakan publik inovatif yang mengintegrasikan teknologi deteksi dini, penguatan kelembagaan, dan kearifan lokal masyarakat adat guna meningkatkan efektivitas pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berorientasi analisis kebijakan publik, penelitian ini menggali interaksi kompleks antara aktor pemerintahan, komunitas adat, dan sistem teknologi dalam tata kelola karhutla daerah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen, melibatkan pemangku kepentingan kunci seperti pejabat pemerintah, petugas pemadam, tokoh adat, operator teknologi, dan lembaga swadaya lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengendalian karhutla masih terhambat oleh lemahnya integrasi teknologi, koordinasi kelembagaan yang terfragmentasi, serta belum optimalnya pengakuan dan pemanfaatan kearifan lokal dalam kebijakan formal. Meskipun perangkat pemantauan seperti sistem informasi geospasial telah tersedia, efektivitasnya terbatas akibat keterlambatan akses data dan respons operasional yang tidak terstruktur. Di sisi lain, praktik adat yang memiliki nilai ekologis tinggi belum terdokumentasi dan belum masuk dalam sistem pencegahan resmi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya model kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan untuk menjembatani berbagai kesenjangan tersebut. Model terintegrasi yang diusulkan diharapkan mampu memperkuat pencegahan, meningkatkan sinergi multiaktor, serta memperkuat ketangguhan tata kelola karhutla di Papua Selatan. Kata kunci: Kebijakan Publik; Pengendalian Karhutla; Kearifan Lokal; Teknologi Deteksi; Sinergi Kelembagaan Abstract This study aims to formulate an innovative public policy model that integrates early detection technology, institutional strengthening, and indigenous local wisdom to enhance the effectiveness of forest and land fire (karhutla) management in South Papua. Using a descriptive qualitative approach with a public policy analysis orientation, the research explores the complex interactions among governmental actors, indigenous communities, and technological systems within the regional karhutla governance framework. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis, involving key stakeholders such as government officials, firefighting personnel, indigenous leaders, technology operators, and environmental NGOs. The findings reveal that current karhutla control efforts remain constrained by weak technological integration, fragmented institutional coordination, and insufficient incorporation of indigenous ecological knowledge into formal policies. Although technological tools such as geospatial monitoring systems are available, their impact is limited by delayed data access and unstructured operational responses. At the same time, indigenous practices that support ecological balance are not yet systematically recognized or digitized within the policy system. The study concludes that a more adaptive, inclusive, and sustainable model is needed to bridge these gaps. The proposed integrated policy model is expected to strengthen preventive measures, improve multi-actor synergy, and enhance the overall resilience of South Papua’s karhutla governance. Keywords: Public Policy; Forest and Land Fire Control; Local Wisdom; Detection Technology; Institutional Synergy
Copyright (c) 2026 Jujuk Rianto, Syahruddin Syahruddin, Alexander Phuk Tjilen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kolaborasi Pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang
Abstrak Desa Wisata Pasanggrahan sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun, namun masih terjadi kurangnya kurangnya komunikasi Pokdarwis dengan Pemerintah Desa yang kemudian menjadi latar belakang penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kolaborasi pentahelix yang dilakukan oleh Pemerintah, Akademisi, Komunitas, Pebisnis, Media dalam pengembangan desa wisata di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang KabupatenÂ Subang. Penelitian ini menggunakan model collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2007:550) yang terdiri dari dimensi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data primer danÂ dataÂ sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi pentahelix dalam pengembangan desa wisata di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang belum optimal. Hal ini terlihat dari dimensi yang ketiga adalah desain kelembagaan yang mengacu pada indikator partisipasi, forum terbatas, dan transparansi. Selanjutnya pada dimensi keempat proses kolaborasi yang mengacu pada indikator dialog atap muka, membangun kepercayaan, dan berbagi pemahaman. Olch karena itu, hasil dari penelitian ini dapat di jadikan referensi dan rekomendasi untuk mendukung kelancaran Kolaborasi Pentahelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang. Kata kunci: Kolaborasi Pentahelix, Desa Wisata Â Â Abstract Pasanggrahan Tourism Village has been running for approximately 5 years, but there is still a lack of communication between Pokdarwis and the Village Government which then becomes the background of this research. This research aims to describe the pentahelix collaboration carried out by the Government, Academics, Community, Businessmen, Media in the development of tourist villages in Pasanggrahan Village, Kasomalang Sub-district, Subang Regency. This research uses the collaborative governance model according to Ansell and Gash (2007: 550) which consists of the dimensions of initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaboration processes. This research uses a qualitative method. Data collection was done by observation, interview, and documentation. The data used in this research are primary data and secondary data. The results of this study indicate that pentahelix collaboration in the development of tourist villages in Pasanggrahan Village, Kasomalang Subdistrict, Subang Regency has not been optimal. This can be seen from the third dimension, institutional design, which refers to indicators of participation, limited forums, and transparency. Furthermore, in the fourth dimension, the collaboration process refers to indicators of face-to-face dialog, building trust, and sharing understanding. Therefore, the results of this study can be used as references and recommendations to support the smooth running of Pentahelix Collaboration in the Development of Pasanggrahan Tourism Village, Kasomalang District, Subang Regency. Keywords: Pentahelix Collaboration, Tourism Village
Copyright (c) 2025 Sofyan Nugraha, Luki Natika, Silvi Aulia, Didi Rosidi, Tony Pathony https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang
Abstrak Penelitian Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang. Lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang. Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam pengelolaan data secara online maka kelemahan dalam pengelolaan data secara konvensional dapat ditekan. Perkembangan teknologi informasi yang kian pesat kini menimbulkan suatu revolusi baru, yaitu peralihan dari sistem kerja yang konvensional ke era digital. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui observasi dan wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Metode pengumpulan data diperoleh langsung dan dokumen diperoleh dalam bentuk peraturan-peraturan, sedangkan pengelolaan data dengan menganalisis hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang belum efektif sesuai dengan teori pengukuran efektivitas menurut Martani dan Lubis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang keberlangsungan proses pelayanan yang diberikan, terkhusus bagi pelaksanaan SIAK. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sejauh ini sudah berjalan efektif di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang. Pengelolaan SIAK oleh operator dalam menginput data kependudukan dengan didukung sarana dan prasarana yang cukup memadai sudah berjalan efektif. Kata kunci:Â Efktivitas Organisasi, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Copyright (c) 2025 Wicaksono Aditya Riki, Melani Melani, Jatmika Iwa, Yayat Sudrajat, Sumarna Sumarna https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital : Studi Kasus di Kabupaten Subang
Abstrak Perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien. Kabupaten Subang merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan inovasi pelayanan publik berbasis digital melalui pengembangan portal Subang Smart Digital dan website Subang.go.id. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk inovasi digital yang diterapkan, mengevaluasi kualitas layanan, serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan di Kabupaten Subang berdampak positif terhadap efisiensi pelayanan dan aksesibilitas masyarakat, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya literasi digital masyarakat, serta belum optimalnya pemutakhiran data oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diperlukan penguatan tata kelola digital, pelatihan SDM, dan peningkatan koordinasi antarlembaga agar inovasi dapat berkelanjutan. Kata kunci: Inovasi, Pelayanan Publik, Digitalisasi,Â Â Abstract The development of information technology requires local governments to provide fast, transparent, and efficient public services. Subang Regency is one of the regions that has implemented digital-based public service innovation through the development of the Subang Smart Digital portal and the Subang.go.id website. This study aims to describe the form of digital innovation implemented, evaluate the quality of service, and identify challenges in its implementation. The study uses a descriptive qualitative method through literature studies, interviews, and documentation. The results show that the digitalization of services in Subang Regency has a positive impact on service efficiency and public accessibility, although there are still obstacles in the form of limited human resources, lack of digital literacy in the community, and suboptimal data updating by Regional Apparatus Organizations (OPD). Strengthening digital governance, HR training, and increasing coordination between institutions are needed so that innovation can be sustainable. Keywords: Innovation, Public service, digitalization,
Copyright (c) 2025 Luki Natika https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Efektivitas Kolaborasi Lintas Sektor dalam Mendukung Program Penanganan Stunting di Wilayah Perdesaan (Studi Terapan di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang)
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di wilayah perdesaan, dengan studi kasus di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara UPTD P5A, puskesmas, pemerintah desa, dan kader posyandu belum optimal. Hambatan utama terletak pada lemahnya sistem koordinasi, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya partisipasi aktif masyarakat sasaran. Berdasarkan temuan ini, disarankan adanya forum koordinasi rutin lintas sektor, penguatan kapasitas kader dan pelaksana desa, serta integrasi anggaran stunting ke dalam perencanaan Dana Desa. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi penguatan tata kelola kolaboratif dalam pelayanan kesehatan masyarakat perdesaan. Kata kunci: Kolaborasi lintas sektor, stunting, implementasi kebijakan, perdesaan, UPTD P5A Â Abstract This study aims to analyze the effectiveness of cross-sectoral collaboration in implementing the accelerated stunting reduction program in rural areas, with a case study in Blanakan Subdistrict, Subang Regency. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observations, and documentation. The findings reveal that the collaboration among UPTD P5A, community health centers (puskesmas), village governments, and posyandu cadres has not been optimal. The main obstacles lie in weak coordination systems, limited resources, and low active participation from the target communities. Based on these findings, it is recommended to establish regular cross-sectoral coordination forums, strengthen the capacity of village implementers and cadres, and integrate stunting-related budgeting into Village Fund planning. This study provides practical contributions to strengthening collaborative governance in rural public health services. Keywords: Cross-sectoral collaboration, stunting, policy implementation, rural areas, UPTD P5A
Copyright (c) 2025 Sri Dinarwati, Yoga Mahesya Nurfadilah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Dinamika Sosial Ekonomi dan Budaya dalam Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Lokal: Studi Kasus di KabupatenÂ Merauke
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dinamika sosial, ekonomi, dan budaya terhadap pendapatan nelayan lokal di Kabupaten Merauke. Pendekatan kualitatif digunakan dengan studi kasus sebagai strategi utama, melibatkan observasi lapangan, wawancara mendalam dengan nelayan, tokoh adat, serta pihak pemerintah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan nelayan tidak semata-mata dipengaruhi oleh aspek ekonomi seperti jumlah tangkapan atau harga jual ikan, melainkan juga ditentukan oleh struktur sosial yang timpang dan nilai-nilai budaya lokal yang kuat. Relasi patron-klien antara nelayan dan pemilik modal menyebabkan ketergantungan ekonomi yang membatasi daya tawar dan kemandirian nelayan, sementara nilai-nilai budaya seperti solidaritas dan aturan adat turut memengaruhi perilaku ekonomi komunitas nelayan. Temuan ini menegaskan bahwa pembangunan sektor perikanan di wilayah pesisir seperti Merauke tidak dapat dilakukan secara parsial atau teknokratis. Diperlukan pendekatan pembangunan yang partisipatif, lintas sektor, dan kontekstual terhadap dinamika sosial-budaya lokal. Pemberdayaan masyarakat nelayan harus mencakup penguatan kelembagaan lokal, reformasi sistem distribusi hasil tangkap, serta pelibatan nilai-nilai budaya dalam strategi peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, kebijakan pembangunan perikanan yang berkelanjutan tidak hanya meningkatkan pendapatan nelayan secara ekonomi, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan identitas budaya masyarakat pesisir Kata Kunci: Dinamika Sosial; Budaya Lokal; Ekonomi Nelayan; Pendapatan; Kabupaten Merauke Â Abstract This study aims to analyze the effect of social, economic and cultural dynamics on local fishermen's income in Merauke Regency. The qualitative approach is used with a case study as the main strategy, involving field observations, in -depth interviews with fishermen, traditional leaders, and related government. The results showed that fishermen's income was not solely influenced by economic aspects such as the number of fish catches or selling prices, but also determined by lame social structures and strong local cultural values. The patron-client relations between fishermen and capital owners cause economic dependence that limits the bargaining power and independence of fishermen, while cultural values such as solidarity and customary rules also affect the economic behavior of the fishing community. This finding confirms that the development of the fisheries sector in coastal areas such as Merauke cannot be done partially or technocratically. A participatory, cross-sectoral, and contextual development approach is needed to local socio-cultural dynamics. Empowerment of fishermen communities must include strengthening local institutions, reforms of the capture distribution system, as well as the involvement of cultural values in the strategy of improving welfare. Thus, sustainable fisheries development policies not only increase the income of fishermen economically, but also strengthen the social structure and cultural identity of the coastal community Keywords: Social Dynamics; Local culture; Fishermen economy; Income; Merauke Regency
Copyright (c) 2025 Guntur Guntur, Alexander Phuk Tjilen, Beatus Tambaip https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Evaluasi Dampak Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang. Penerapan SPBE merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan layanan publik agar lebih efektif, efisien, dan transparan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik survei, melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang telah menggunakan layanan perizinan di DPMPTSP. Penilaian kualitas layanan dianalisis menggunakan model SERVQUAL yang mencakup lima dimensi utama, yaitu keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (empathy), dan bukti fisik (tangibles). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, penerapan SPBE berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Responden menilai bahwa sistem digital mampu memberikan informasi yang akurat, pelayanan yang tepat waktu, dan respons cepat terhadap keluhan atau pertanyaan. Selain itu, transparansi proses dan jaminan keamanan data turut meningkatkan kepercayaan masyarakat. Meskipun pelayanan dilakukan secara digital, petugas tetap menunjukkan empati dan kepedulian terhadap kebutuhan individu, serta menyediakan bantuan langsung jika dibutuhkan. Namun demikian, beberapa tantangan seperti gangguan teknis dan keterbatasan literasi digital masyarakat masih menjadi hambatan dalam optimalisasi layanan. Oleh karena itu, perlu adanya strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, edukasi digital kepada masyarakat, serta pemeliharaan sistem yang berkelanjutan agar kualitas pelayanan publik melalui SPBE dapat terus ditingkatkan. Kata kunci : SPBE, pelayanan publik, DPMPTSP, kualitas layanan, SERVQUAL, digitalisasi pemerintahan Â Abstract This study aims to evaluate the impact of the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) on the quality of public services at the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Subang Regency. The adoption of SPBE is part of the government's efforts to promote digital transformation in public service delivery, aiming for greater effectiveness, efficiency, and transparency. This research employed a quantitative approach using survey methods, by distributing questionnaires to community members who had utilized the licensing services provided by DPMPTSP. The quality of services was analyzed using the SERVQUAL model, which includes five key dimensions: reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangibles. The results show that, in general, the implementation of SPBE has had a positive impact on improving public service quality. Respondents reported that the digital system provides accurate information, timely service delivery, and quick responses to complaints or inquiries. Furthermore, the transparency of the process and the security of digital data have increased public trust. Although services are provided digitally, staff members still demonstrate empathy and attentiveness to individual needs, including offering direct assistance when needed. However, several challenges remain, such as technical disruptions and limited digital literacy among some community members. Therefore, strategies for improving human resource capacity, public digital education, and regular system maintenance are necessary to ensure the sustainability and quality of public services through SPBE. Keywords: SPBE, public service, DPMPTSP, service quality, SERVQUAL, digital governance
Copyright (c) 2025 Diah Andani, Ade Suparman https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Studi Evaluasi Pembangunan Kabupaten Karawang Menggunakan Alternative Service Delivery Framework
Abstrak Evaluasi pembangunan merupakan instrumen penting untuk mengukur keberhasilan program sektor publik, termasuk dalam upaya pengentasan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Karawang yang bertujuan menekan angka pengangguran terbuka dan mengurangi jumlah penduduk miskin sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini melakukan survei pada November 2023 dengan melibatkan 400 responden warga Kabupaten Karawang. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan kerangka Alternative Service Delivery Framework (ASDF) yang mencakup enam dimensi: kepentingan umum, peran pemerintah, keselarasan yurisdiksi, kemitraan eksternal, prinsip bisnis, dan keterjangkauan. Temuan penelitian menunjukkan skor rata-rata 3,27 (dari skala 5). Hasil penelitian mengindikasikan adanya beberapa ruang perbaikan di dalam program pembangunan seperti peningkatan inklusivitas program, penyempurnaan mekanisme koordinasi, serta penguatan sinergi dengan mitra. Kata kunci: evaluasi program, kemiskinan, ketenagakerjaan, ASDF, Kabupaten Karawang Â Abstract Development evaluation serves as a critical instrument for assessing public sector programme effectiveness, particularly in poverty reduction and employment expansion initiatives. This study examines the implementation of development programmes in Karawang Regency, Indonesia, designed to reduce open unemployment rates and decrease poverty levels in accordance with the 2021-2026 Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD). Employing a quantitative approach, the research conducted a survey in November 2023 involving 400 residents of Karawang Regency. Data analysis was performed using descriptive statistics within the Alternative Service Delivery Framework (ASDF), incorporating six key dimensions: public interest test, government role, jurisdictional alignment, external partnership, business principles, and affordability. The findings reveal an average score of 3.27 (on a 5-point scale), indicating several areas requiring programme improvement. These include enhancing programme inclusivity, refining coordination mechanisms, and strengthening multi-stakeholder collaboration. Keywords: programme evaluation, poverty alleviation, employment generation, ASDF, Karawang Regency
Copyright (c) 2025 Jeffri Yosep Simanjorang, Kristian Widya Wicaksono, Dinda Tresya Cantika, Amelia Augustine Aan Putri, Dinda Biavinca https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di SDN Serangsari Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang
Abstrak Kurikulum Merdeka atau sering disebut juga dengan Kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten yang disajikan kepada siswa akan lebih optimal dengan tujuan agar peserta didik dapat memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep serta menguatkan kompetensi.Â Kebijakan Kurikulum Merdeka dibuat sebagai respons terhadap hasil PISA (Programme for International Student Assessment) yang menunjukkan bahwa 70% siswa usia 15 tahun berada di bawah tingkat kompetensi minimum dalam memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Di dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka di SDN Serangsari dalam mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk menganalisis implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka di SDN Serangsari, peneliti memilih teori Mazmanian dan Sabatier. Metode penelitian menggunakan pendekatanÂ kualitatif deskriptifÂ dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua, observasi lapangan, serta analisis dokumen kebijakan. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, masalah utama yang diidentifikasi adalah implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka di SDN Serangsari yang belum optimal. Temuan lapangan menunjukkan adanya sejumlah permasalahan yang menghambat implementasi, yang dapat dikategorikan ke dalam tiga faktor utama: (1) karakteristik masalah, seperti heterogenitas siswa dan keterbatasan infrastruktur teknologi; (2) karakteristik kebijakan, yang ditandai dengan kurang jelasnya panduan operasional; serta (3) variabel lingkungan, seperti kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang kurang mendukung dan minimnya partisipasi tokoh lokal. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kurikulum Merdeka, SDN Serangsari. Â Abstract The Merdeka Curriculum, also known as the Merdeka Belajar Curriculum, is a curriculum with diverse intra-curricular learning, where the content provided to students is optimized to ensure they have sufficient time to deepen their understanding of concepts and strengthen their competencies. The Merdeka Curriculum policy was formulated in response to the results of the Programme for International Student Assessment (PISA), which indicated that 70% of 15-year-old students were below the minimum competency level in comprehending simple reading materials or applying basic mathematical concepts. This study aims to examine the implementation of the Merdeka Curriculum policy at SDN Serangsari in achieving educational goals in accordance with its established vision and mission. To analyze the implementation of the Merdeka Curriculum policy at SDN Serangsari, this study employs the theory of Mazmanian and Sabatier. The research adopts a qualitative descriptive approach, with data collection techniques including in-depth interviews with the principal, teachers, students, and parents, field observations, and policy document analysis. The data is analyzed through the processes of reduction, presentation, and conclusion drawing. Based on the findings, the primary issue identified is the suboptimal implementation of the Merdeka Curriculum policy at SDN Serangsari. Field observations reveal several challenges hindering its implementation, which can be categorized into three main factors: (1) problem characteristics, such as student heterogeneity and limited technological infrastructure; (2) policy characteristics, marked by unclear operational guidelines; and (3) environmental variables, including socio-economic conditions that do not sufficiently support implementation and the lack of participation from local figures. Keywords: Policy Implementation, Merdeka Curriculum, SDN Serangsari.
Copyright (c) 2025 R Aulia Bunga Setiarani, Ade Nawawi, Ahmad Sobari, Hani Ruchendi, Nuraida Nuraida https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kinerja Pelayanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Penerbitan Kartu Keluarga (KK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja pelayanan Kinerja, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam penerbitan kartu Keluarga pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang.Â Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan dokumentasi dan wawancara kepada beberapa informan. Analisis data menggunakan reduksi data, menampilkan data, verifikasi data dan Kesimpulan.Â Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pelayanan SIAK dalam penerbitan kartu keluarga pada Dinas Kependudukan dan pencatatan (Disdukcapil) sudah berjalan dengan baik, karena pihak Dinas kependudukan sudah produktif, karena proses pengelolaan data kependudukan secara terintegrasi, cepat, dan efisien. Hal ini membantu dalam percepatan layanan administrasi kependudukan yang akurat dan mempermudah akses masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan.
Copyright (c) 2025 The World of Public Administration Journal
Peran DP2KBP3A dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Subang
Peran kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB3A) dalam mencegah tindakan kekerasan terhadap anak di kabupaten Subang. Fakultas ilmu administrasi. Universitas subang bertujuan untuk menggambarkan peran DP2KB3A dalam melaksanakan program pencegahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Subang dalam upaya mencegah peningkatan kasus kekerasan terhadap anak usia dini. Metode penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa program yang dilaksanakan oleh kabupaten subang DP2KBP3A berjalan cukup baik yang membuat perubahan pada korban berani melawan ketika terjadi kejahatan dan orang tua menjadi sadar akan kebenaranya pola pengasuhan.
Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Berbasis Online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berbasis online pada DPMPTSP Kabupaten Subang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang mencakup empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana berjalan cukup efektif, namun sosialisasi kepada masyarakat masih kurang merata. Dalam hal sumber daya, keterbatasan anggaran dan teknologi menghambat optimalisasi pelayanan, meskipun sumber daya manusia berusaha memberikan pelayanan terbaik. Disposisi para pelaksana kebijakan sudah sesuai prosedur, namun peningkatan kinerja tetap diperlukan untuk efisiensi yang lebih baik. Struktur birokrasi juga telah sesuai dengan standar operasional, meski demikian, masih terdapat kendala terkait pembagian tanggung jawab. Kesimpulannya, implementasi kebijakan IMB berbasis online di Kabupaten Subang masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi. Â
Efektivitas Penerapan Aplikasi Mobile Identitas Kependudukan Digital Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang
This study evaluates the implementation of the Digital Population Identity (IKD) mobile application as an effort to improve the quality of public services at the Population and Civil Registry Office (Disdukcapil) of Subang Regency. With rapid technological advancements, public service digitalization has become a priority for increasing efficiency and accessibility in population administration. The IKD application was introduced to facilitate public access to Disdukcapil services, reduce waiting times, and streamline administrative processes. This study adopts Steersâ€™ theoretical approach, examining effectiveness through the analysis of organizational characteristics, external environment, workforce, and management policies and practices. Using a qualitative research method through interviews and field observations, the study identifies several challenges in the implementation of IKD, including limited public understanding of technology and the technical readiness of Disdukcapil to address technical obstacles. The findings are expected to contribute to the development of optimal technology adaptation and communication strategies to enhance the acceptance and effectiveness of the IKD application, supporting a more responsive and inclusive transformation of digital-based public services.
Implementasi Inovasi Kebijakan Program Rebo Nyunda di Pemerintah Kota Bandung
This research is motivated by the desire of researchers to know and analyze the optimization of Sundanese cultural characters through the Rebo Nyunda program that was realized by the Bandung city government. The Rebo Nyunda program is a Bandung city government program as part of the thematic days that apply in the city. This program is also one of the programs to preserve Sundanese culture because of the flow of modernization that cannot be avoided by all layers and technological advances that are faster than the progress of values and culture, and today the city is a very dynamic urbanization city. So with that the Bandung city government must be open to all residents of the region. The method in this research uses descriptive method with a qualitative approach. The results of the study were obtained through an interview process and document study. From the results of this study it was found that the program was less / not optimal.
Inovasi Pelayanan Jemput Bola dalam PerekamanKTP-El di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang
Abstrak Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau yang biasa disebut sebagai KTP-el adalah identitas resmi yang wajib dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berusia minimal 17 tahun, sudah menikah, atau pernah menikah. KTP-el tidak hanya menjadi bukti identitas tetapi juga menjadi syarat untuk mengakses berbagai layanan publik sehingga kepemilikan KTP-el menjadi penting bagi seluruh masyarakat. Namun, fasilitas pelayanan administrasi kependudukan yang tidak merata di setiap daerah menyebabkan pelayanan pembuatan KTP-el ini menjadi terhambat khususnya bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pelayanan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang kemudian mengembangkan inovasi Pelayanan Jemput Bola (Penjebol) sebagai solusi untuk meningkatkan cakupan kepemilikan KTP-el. Selain menyasar masyarakat di daerah terpencil dan wilayah dengan keterbatasan instruktur, Penjebol juga menargetkan kelompok rentan, seperti lansia, orang yang sedang sakit, dan remaja yang baru memasuki usia wajib KTP-el. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Inovasi Pelayanan Jemput Bola dalam perekaman KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh dari adanya inovasi Pelayanan Jemput Bola (Penjebol) di Kabupaten Subang menunjukkan bahwa layanan ini berhasil mempermudah akses perekaman KTP-el bagi masyarakat. Namun, meski respon masyarakat terhadap inovasi Penjebol ini cukup positif, inovasi ini harus tetap dievaluasi sehingga dapat terus digunakan dalam jangka waktu panjang. Kata kunci: KTP-el, inovasi, pelayanan, publik, penjebol Â Abstract The Electronic Identity Card (KTP-el) is an official identity document that must be owned by every Indonesian citizen who is at least 17 years old, married, or has been married. The KTP-el not only serves as proof of identity but is also a requirement for accessing various public services, making ownership of a KTP-el essential for all citizens. However, uneven distribution of administration public services in each region hinders the issuance of KTP-el, especially for those living far from public service offices. Population and Civil Registry Office of Subang Regency subsequently developed an innovation called "Pelayanan Jemput Bola" or Penjebol as a solution to increase KTP-el ownership coverage. In addition to targeting people in remote areas and regions with limited access to instructors, Penjebol also focuses on vulnerable groups, such as the elderly, individuals who are ill, and young people who have just reached the mandatory age for KTP-el. This research aims to analyze the innovation of Pelayanan Jemput Bola or Penjebol in KTP-el recording at the Population and Civil Registry Office of Subang Regency. The data analysis techniques used include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Research findings from the Penjebol innovation in Subang Regency indicate that this service successfully facilitates KTP-el recording access for the community. Although the public's response to the Penjebol is fairly positive, it must continue to be evaluated to ensure its long-term sustainability. Keywords:Â KTP-el, innovation, penjebol, public, service
Copyright (c) 2025 Silvi Aulia, Lingga Ramadanti, Nurchanisa Sukirman, Sadila Yuniar, Wanty Syahwila https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Penguatan Kepemimpinan Digital Di Sektor Pemerintahan Dalam Mendorong Peningkatan Layanan Publik Yang Akuntabel, Efisien Dan Efektif (Studi Pada Kantor Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara)
Abstrak Penelitian ini membahas mengenai tantangan yang dihadapi oleh Kantor Staff ahli gubernur bidang pemerintahan hukum dan politik Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kepemimpinan digital serta upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi tantangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan pada Kantor Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara. Â Hasil penelitian menemukan bahwa Beberapa tantangan yang dihadapi dalam kepemimpinan digital diantaranya Tantangan infrastruktur dan kesenjangan digital, Kapasitas Sumber Daya Manusia, transparansi dan akuntabilitas dan manajemen perubahan dan budaya kerja. Sedangkan upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi tantangan itu diantaranya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, pengembangan Infrastruktur Teknologi yang memadai,Â menjadi bagian dari dukungan terhadap kebijakan daerah mendukung transformasi digital sehingga mendorong adanya asas transparansi dan akuntabilitas, mendorong manajemen perubahan dan pola komunikasi yang efektif dan mengefektifkan kolaborasi dan kemitraan. Kata kunci:Â Kepemimpinan, Kepemimpinan Digital, Transformasi Digital, Sumber Daya Manusia Â Â Abstract This study discusses the challenges faced by the Office of the Governor's Expert Staff for Government, Law and Politics of Southeast Sulawesi Province in digital leadership and the efforts that have been made to overcome these challenges. This study uses a qualitative method with a case study approach. The study was conducted at the Office of the Governor's Expert Staff for Government, Law and Politics of Southeast Sulawesi Province. The results of the study found that several challenges faced in digital leadership include infrastructure challenges and the digital divide, Human Resource Capacity, transparency and accountability and change management and work culture. Meanwhile, efforts that have been made to overcome these challenges include increasing Human Resource Capacity, developing adequate Technology Infrastructure, becoming part of the support for regional policies supporting digital transformation so as to encourage the principles of transparency and accountability, encouraging change management and effective communication patterns and making effective collaboration and partnerships. Keywords: Leadership, Digital Leadership, Digital Transformation, Human Resources
Copyright (c) 2025 La Ode Fasikin, Syaifudin Suhri Kasim, Maudhy Satyadharma, Patta Hindi Asis, La Ode Wahiyuddin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
EFEKTIVITAS PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI PUSKESMAS CIKALAPA KECAMATAN SUBANG KABUPATEN SUBANG
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stungting di Puskesmas Cikalapa Kecamatan Subang Kabupaten Subang. Teori yang dipakai sebagai pendekatan terhadap masalah penelitian ini adalah teori Efektivitas Program menurut Budiani (2009:53) yang terdiri atas dimensi ketepatan Sasaran Program, Sosialisasi Program, Pencapaian Tujuan Program Dan Pemantauan Program. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kulitatif. Program percepatan penurunan stunting di Puskesmas Cikalapa Kecamatan Subang Kabupaten Subang belum Efektif. Hal ini dapat dilihat dari dimensi Pencapaian Tujuan Program belum ada kesesuaian dengan target yang sudah di tentukan untuk menurunkan prevalensi stunting. Dan dapat dilihat dari Dimensi Pemantauan Program yaitu dalam memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, outfut, dan target strategi percepatan penurunan stunting, dalam memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Program dan dalam memberikan rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Penurunan Stunting. Kata kunci : Efektivitas, Program, Percepatan Penurunan Stunting Abstract This study aims to determine the effectiveness of the Stunging Reduction Acceleration Program in Subang District Subang district. The theory used as an approach to this research problem is the theory of Program Effectiveness according to Budiani (2009:53) which consists of the dimensions of Program Target Accuracy, Program Socialization, Program Objective Achievement and Program Monitoring. The program to accelerate the decline of stunting in the Puskesmas Cikalapa Subang district district has not been effective. This can be seen from the achievement dimension of the Program Objective, which is not in line with the target set to reduce the prevalence of stunting, and can be viewed from the Program Monitoring Dimension in providing assessment of the suitability of the activities, outputs, and targets of the stunting reduction strategy, in providing feedback on the progress of the program implementation and in making recommendations for achieving the successful implementation of the Stunting Reduction. Keywords: Effectiveness, Program, Acceleration of Stunting Reduction
Copyright (c) 2024 The World of Public Administration Journal
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA CIBULUH KECAMATAN TANJUNGSIANG KABUPATEN SUBANG
Abstrak Kesejahteraan Masyarakat Desa dapat ditingkatkan melalui kapasitas dan keterampilan masyarakat dalam mengelola potensi pariwisata yang ada salah satunya melalui desa wisata. Desa Wisata Cibuluh sebagai objek desa wisata Dengan Kategori Berkembang. Namun, dibalik keberhasilannya, masyarakat kurang terlibat dalam Pengembangan dan pendapatan aktivitas desa wisata belum memberikan kontribusi khusus di Pendapatan Asli Desa. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam pengembangan Desa Wisata Cibuluh . Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan fokus penelitian yang digunakan yaitu teori partisipasi menurut Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum, 2011) yang meliputi a) tahap pengambilan keputusan, b) tahap pelaksanaan, c) tahap pemanfaatan hasil, dan d) tahap evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih rendah, namun masyarakat cukup berpartisipasi dengan baik dalam kegiatan evaluasi. Adanya desa wisata Cibuluh ini, dalam memberikan manfaat masih belum merata dirasakan oleh masyarakat. Namun pada kegiatan pelaksanaan dalam memberikan sumbangan materi dan tenaga kerja masyarakat berpartisipasi secara aktif. Pada pengelolaannya, peneliti menyarankan untuk melakukan kegiatan berkumpul bersama untuk meningkatkan keberanian masyarakat dalam memberikan ide, pendapat dan saran, perlu adanya pelatihan khusus mengenai cara mengelola wisata, pelatihan keterampilan dan pengadaan rumah penjualan produk UMKM untuk pemerataan manfaat, menggandeng anak muda untuk optimalisasi sosial media Desa Wisata Cibuluh dan meningkatkan keterlibatan masyarakat pada tahap evaluasi. Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Pengembangan Desa Wisata. Abstract The welfare of the village community can be improved through the capacity and skills of the community in managing the existing tourism potential, one of which is through a tourist village. Cibuluh Tourism Village as a tourist village with a developing category. However, behind its success, the community is less involved in the development and income of tourist village activities and has not made a special contribution to the Village Original Income. Therefore, the purpose of this study is to describe and explain the form of village community participation in the development of Cibuluh Tourism Village. The method used is descriptive with a qualitative approach. The data collection techniques through observation, interviews and documentation. While the research focus used is the participation theory according to Cohen and Uphoff (in Dwiningrum, 2011) which includes a) the decision-making stage, b) the implementation stage, c) the result utilization stage, and d) the evaluation stage. The results showed that community participation in decision-making was still low, but the community participated quite well in evaluation activities. The existence of this cibuluh tourism village, in providing benefits, is still not evenly felt by the community. However, in the implementation activities in providing material and labor contributions, the community actively participates. In its management, researchers suggest conducting joint gathering activities to increase the courage of the community in providing ideas, opinions and suggestions, the need for special training on how to manage tourism, skills training and procurement of UMKM product sales houses for equitable distribution of benefits, collaborating with young people to optimize social media for Cibuluh Tourism Village and increasing community involvement in the evaluation stage. Keywords: Participation, Public, Tourism Village Development
EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) ONLINE DI POLRES SUBANG
Abstrak Penelitian ini dilakukan berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada saat proses observasi di Polres Subang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan gambaran secara mendalam mengenai Efektivitas Program Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Online Di Polres Subang. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan Efektivitas Program Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Online Di Polres Subang .Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Efektivitas Program Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Online Di Polres Subang berada dalam kategori cukup. Hal ini berarti kriteria efektivitas yang dikemukakan oleh Sutrisno (2010) dengan hasil penelitian sebagai berikut : Pada indikator pertama yakni pemahaman program, dalam Program Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Online di Polres Subang berada dalam kategori belum efektif dan masih harus ditingkatkan; Pada indikator kedua yakni Tepat Sasaran, Program Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Online di Polres Subang dalam kategori sudah efektif; Pada indikator ketiga yakni Tepat Waktu dalam Program Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Online di Polres Subang belum efektif; Pada indikator keempat yakni Tercapai Tujuan dalam Program Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Online di Polres Subang sudah efektif; dan yang terakhir pada indikator kelima yakni Perubahan nyata berada dalam kategori efektif. Kata Kunci : Efektivitas, Program, (SKCK) Online Abstract This research was conducted based on problems found during the observation process at the Subang Police. This research aims to find out and explain an in-depth picture of the effectiveness of the Online Police Record Certificate (SKCK) Making Program at the Subang Police. This research method is descriptive with a qualitative approach. The subjects of this research are parties related to the effectiveness of the Online Police Record Certificate (SKCK) Program at Subang Police. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The data analysis technique uses an interactive analysis model. The data validity checking technique uses source triangulation techniques. Based on the research results, the effectiveness of the Online Police Record Certificate (SKCK) Making Program at the Subang Police is in the sufficient category. This means that the effectiveness criteria proposed by Sutrisno (2010) with the following research results: In the first indicator, namely program understanding, the Online Police Record Certificate (SKCK) Making Program at Subang Police is in the ineffective category and still needs to be improved; In the second indicator, namely Right on Target, the Online Police Record Certificate (SKCK) Making Program at Subang Police is in the effective category; In the third indicator, namely Timeliness in the Online Police Record Certificate (SKCK) Making Program at Subang Police, it has not been effective; The fourth indicator, namely the goal achieved in the Online Police Record Certificate (SKCK) Making Program at the Subang Police, has been effective; and finally the fifth indicator, namely real change, is in the effective category. Keywords : Effectiveness, Program ,Online (SKCK)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DI UPTD SDN BUDAYASARI DESA CIKAUM TIMUR KECAMATAN CIKAUM KABUPATEN SUBANG
Abstrak Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin untuk membantu biaya personal pendidikan peserta didik. Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah bentuk kartu identitas dari bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). SDN Budayasari Desa Cikaum Timur Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang merupakan salah satu sekolah dasar penerima bantuan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kabupaten Subang. Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan serta mengurangi kesenjangan sosial dalam hal akses pendidikan bagi siswa-siswa dari keluarga kurang mampu, khususnya di SDN Budayasari. Di dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN Budayasari Desa Cikaum Timur Kabupaten Subang dalam mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi. Untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN Budayasari Desa Cikaum Timur Kabupaten Subang, peneliti memilih teori Marilee S. Grindle yang meliputi Isi Kebijakan dan juga Konteks Kebijakan. Yang mana apabila dalam implementasinya merujuk pada teori ini, maka program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN Budayasari berhasil. Berdasarkan hasil penelitian, masalah utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi kebijakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN Budayasari. Karena dalam temuan di lapangan masih dijumpai beberapa permasalahan-permasalahan seputar implementasi. Dengan kata lain adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian dengan peraturan yang ada. Seperti penerima bantuan yang tidak tepat sasaran serta kurang tegasnya para petugas terkait pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pendidikan, Sekolah Dasar Abstract The Smart Indonesia Program is assistance in the form of cash, expanded access and learning opportunities from the government given to students from poor families to help with the students' personal educational costs. Smart Indonesia Card is a form of identity card provided by the Smart Indonesia Program. Budayasari state elementary school, East Cikaum Village, Cikaum District, Subang Regency is one of the elementary schools receiving assistance from the Smart Indonesia Card program in Subang Regency. This Smart Indonesia Card is expected to be able to improve the accessibility and quality of education as well as reduce social disparities in terms of access to education for students from underprivileged families, especially at Budayasari state elementary school. This research aims to find out how the implementation of the Smart Indonesia Card Program Policy at Budayasari state elementary school, East Cikaum Village, Subang Regency achieves goals in accordance with the vision and mission. To analyze the implementation of the Smart Indonesia Card Program Policy at Budayasari state elementary school, East Cikaum Village, Subang Regency, researchers chose Marilee S. Grindle's theory which includes Policy Content and Policy Context. If the implementation refers to this theory, the Smart Indonesia Card program at Budayasari state elementary school will be successful. Based on the research results, the main problem in this research is that the implementation of the Smart Indonesia Card program policy at Budayasari state elementary school has not been optimal. Because in the findings in the field there are still several problems regarding implementation. In other words, there are gaps or inconsistencies with existing regulations. Such as aid recipients who were not on target and officers being less assertive regarding the implementation of the Smart Indonesia Card program. Keywords: Policy Implementation, Education, Elementary School
TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI ERA DIGITAL: MENUJU PELAYANAN MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK
Abstrak Era digital membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Masyarakat kini terbiasa dengan layanan yang cepat, mudah diakses, dan berbasis teknologi. Hal ini mendorong transformasi pelayanan publik menuju model yang lebih prima, efisien, dan efektif. Tulisan ini mengkaji transformasi pelayanan publik di era digital dengan menguraikan latar belakang pemikiran, kerangka pemikiran, metode penelitian, pembahasan, dan simpulan. Transformasi pelayanan publik di era digital ditandai dengan digitalisasi layanan, penerapan teknologi, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Transformasi ini membawa manfaat seperti meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Meskipun terdapat banyak manfaat, transformasi pelayanan publik di era digital juga menghadapi beberapa tantangan, seperti kesenjangan digital, keamanan data, sumber daya manusia, dan perubahan budaya. Pemerintah perlu terus mendorong transformasi pelayanan publik dengan mengatasi berbagai tantangan yang ada. Dengan transformasi yang efektif, pelayanan publik di Indonesia dapat menjadi lebih prima, efisien, dan efektif, sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Kata kunci: Transformasi, Pelayanan Publik, Era Digital Ã‚Â Abstract The digital era has brought fundamental changes to various aspects of life, including governance and public services. People are now accustomed to services that are fast, easily accessible, and technology-based. This drives the transformation of public services towards a more excellent, efficient, and effective model. This article examines the transformation of public services in the digital era by describing the background of thought, framework of thought, research methods, discussion, and conclusions. The transformation of public services in the digital era is marked by the digitalization of services, the application of technology, and increased public participation. This transformation brings benefits such as increasing accessibility, efficiency, effectiveness, transparency, and accountability. Despite the many benefits, the transformation of public services in the digital era also faces several challenges, such as the digital divide, data security, human resources, and cultural change. The government needs to continue to promote the transformation of public services by overcoming the various challenges that exist. With effective transformation, public services in Indonesia can become more excellent, efficient, and effective, so that they can increase public satisfaction and realize a prosperous Indonesia. Keywords: Tranformation, Public Services, Digital Era