EDITORIAL

Di era informasi saat ini, keberadaan internet telah mengiring pola hidup masyarakat sektoral ke masyarakat global yang terkoneksi dalam suatu jaringan global “e-world” khususnya e-Government dan e-Commerce. Pada era global sekarang ini, kebijakan keamanan informasi menjadi satu keharusan untuk diperhatikan, karena jaringan teknologi informasi yang sifatnya publik dan global pada dasarnya tidak aman. Pada saat data terkirim dari suatu jaringan publik, maka akan memberikan kesempatan pada pihak lain untuk menyadap atau mengubah data tersebut. Dalam perjalanan data tersebut, memungkinkan orang lain untuk ikut serta “mendengarkan”. Kebijakan keamanan informasi menata dan mengklasifikasikan tingkatan kerahasiaan suatu informasi sesuai dengan jabatan yang dimiliki. Semakin tinggi suatu jabatan semakin strategis informasi yang dimilikinya.

Tingginya kebutuhan masyarakat akan ketersediaan informasi, menuntut adannya tranparansi informasi dengan kata lain kebebasan dan kemudahan dalam memperoleh informasi. Transparansi menjadi agenda penting dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (good governance). Transparansi memaksa adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan agar membuka akses informasi yang seluas-luasnya bagi publik agar tidak terjadi kekaburan (opacity) dan kerahasiaan (secrecy) dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah. Namun tidak semua informasi dapat dibuka ke publik, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,  ada informasi yang dikecualikan (rahasia) yang tidak dapat diakses oleh publik. Informasi tersebut apabila dibuka dapat mengakibatkan terhambatnya proses penegakan hukum; mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; membahayakan pertahanan dan keamanan negara seperti : informasi tentang strategi intelijen, operasi, taktis dan teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan; sistem persandian negara; sistem intelijen dan lain sebagainya. Berhubung pentingnya keberadaan sebuah informasi khususnya informasi yang dikecualikan maka perlu diamankan agar keabsahan dan nilai-nili yang terkandung didalamnya tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Disisi lain kajian dalam tulisan ini juga menyoroti tentang masalah pelayanan.  Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas di gariskan dalam pembukuan UUD 1945 alinea keempat, yang meliputi 4 Aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluryh tumpah darah Indonesia,memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan ketertiban social. Dan diperjelas lagi dalam keputusan Mentri pandayaguna Aparatur Negara No. 63 tahun 2003 yang menguraikan pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung, merupakan konsep yang senantiasa actual dalam berbagai aspek kelembagaan. Dalam hal ini sebagai cotnoh setiap pengguna jasa tentu mengharapkan bahwa prosedur pelayanan sederhana atau mudah dan cepat, semakain mudah dan cepat prosedur pelayanan maka kualitas pelayanan akan semakin baik sehingga pada akhirnya kepuasan pasien dalam menerima pelayanan akan semakin tinggi. kemudahan prosedur Pelayanan semakin penting bagi pasien Puskesmas karena mereka adalah orang-orang dalam kondisi sakit sehingga membutuhkan pelayanan dengan semudah mungkin dan juga tidak berbelit belit. Masalah yang ada didalam masyarakat tentunya menjadi tolak ukur bagi pemerintahan daerah untuk dapat terus meningkatkan mutu pelayanan demi terciptanya pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu sendiri

Published: 2018-09-18